Papua Barat Daya Online News, SORONG-Gagasan transformasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu isu utama dalam seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya periode 2026–2030.
Hal itu dituangkan Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, melalui makalah berjudul “Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Pendekatan Smart Governance Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Harmonisasi Sosio-Kultural di Provinsi Papua Barat Daya.”
Dalam makalahnya, Sellvyana menegaskan bahwa Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru membutuhkan model kepemimpinan birokrasi yang mampu membaca karakter sosial, ekonomi, budaya, sekaligus dinamika politik daerah.
“Provinsi Papua Barat Daya sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) menghadapi tantangan strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, inklusif, dan responsif terhadap karakteristik sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat Papua.” pungkasnya
Ia menyebut posisi Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam proses konsolidasi pemerintahan.
“Dalam arsitektur birokrasi daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) memegang peran sentral sebagai dirigen tata kelola pemerintahan, motor penggerak reformasi birokrasi, sekaligus jembatan kebijakan antara visi politis Gubernur dan pemenuhan hak-hak publik masyarakat adat.”ucap Sellvyana satu-satunya kandidat wanita.
Sellvyana menawarkan Smart Governance sebagai salah satu fondasi utama percepatan reformasi birokrasi.
Menurutnya, transformasi pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan modernisasi teknologi. Sistem digital harus terintegrasi dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Implementasi Smart Governance (tata kelola pemerintahan cerdas) diletakkan sebagai pilar utama reformasi birokrasi.”lanjutnya
Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah pembangunan PBD Integrated Command Center (PICC).
“PICC dirancang untuk mengatasi asimetri data dan keterbatasan infrastruktur TIK di wilayah Sorong Raya dengan memanfaatkan teknologi satelit orbit rendah untuk menjangkau wilayah pedalaman yang blank spot di Tambrauw dan pulau terluar Raja Ampat.” kata Sellvyana
Melalui integrasi data, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan terukur.
“Melalui integrasi data makro secara real-time, Sekretaris Daerah dapat memantau penyerapan anggaran, indeks kepuasan masyarakat, hingga capaian program prioritas Gubernur secara presisi dan objektif.”ulasnya
Reformasi Birokrasi Harus Berbasis Merit
Selain digitalisasi, Sellvyana menyoroti pentingnya sistem merit dalam pengelolaan ASN.Ia mendorong agar pengisian jabatan tidak semata-mata mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.
“Penegakan sistem merit yang transparan serta responsif gender, menjadi instrumen penting untuk memotong rantai birokrasi yang lambat dan menciptakan kelembagaan yang lincah (agile governance).”tegasnya dalam sudut pandang birokrasi
Menurut dia, penguatan kapasitas ASN menjadi bagian penting dari agenda reformasi pemerintahan di provinsi baru.
“Komitmen dalam konteks ini adalah menegakkan objektivitas dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan administrator, dengan menyelaraskan kualifikasi kompetensi teknis, rekam jejak kualitatif, serta kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP).”ucapnya
Pilar kedua yang ditawarkan adalah penguatan ekonomi kerakyatan.
Sellvyana menempatkan koperasi dan UMKM sebagai instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya.
“Sebagai fondasi ketahanan domestik, sektor ekonomi kerakyatan harus ditempatkan sebagai jaring pengaman sosial yang vital guna menekan ketimpangan dan kemiskinan ekstrem di Daerah Otonom Baru.”sorotnya dalam sudut pandang ekonomi kerakyatan
Ia menawarkan program Inkubasi UMKM Mandiri Orang Asli Papua (OAP) dengan pendekatan dari hulu hingga hilir.
“Program inovasi ini bergerak melalui tiga tahapan intervensi hulu-hilir: standardisasi mutu produk khas Papua, digitalisasi pemasaran digital melalui integrasi marketplace lokal, dan kemudahan akses permodalan tanpa agunan bagi mama-mama pedagang Papua.”tambahnya dalam sudut pandang mensejahterakan masyarakat. Khususnya dilingkup OAP
Menurutnya, pengembangan ekonomi lokal harus disertai hilirisasi agar masyarakat memperoleh nilai tambah lebih besar.
“Koperasi sagu difasilitasi mesin pengolahan modern agar mampu memproduksi tepung sagu industri bernilai ekonomi tinggi.” katanya
Sektor perikanan juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui rantai pasok yang terintegrasi.
“Koperasi nelayan OAP didukung dengan rantai dingin (cold chain) terintegrasi.”pungkasnya
Sellvyana menilai pembangunan di Papua Barat Daya tidak dapat dilepaskan dari struktur adat dan hubungan sosial masyarakat.
“Stabilitas wilayah merupakan prasyarat absolut yang menentukan keberlanjutan dan keberhasilan agenda pembangunan fisik maupun birokrasi di wilayah transisi otonom baru.”ujarnya
Karena itu, ia menawarkan Pola Koordinasi Kultural Inklusif (P2KI) sebagai ruang dialog antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat.
Forum tersebut melibatkan lembaga adat, tokoh agama, kelompok perempuan, serta organisasi kemasyarakatan.Menurutnya, mekanisme dialog diperlukan agar berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik.
“Setiap kebijakan pembangunan strategis daerah dikomunikasikan terlebih dahulu guna memitigasi potensi sengketa ulayat atau resistensi sosial sejak dini.”ucapnya
Sellvyana yang juga merupakan tokoh intelektual perempuan di Papua Barat Daya menjabarkan sudut pandangnya mulai dari
100 Hari Pertama hingga visionernya lima tahun kedepan.
Pada 100 hari pertama, fokus diarahkan pada konsolidasi internal birokrasi, penataan administrasi kepegawaian, sinkronisasi anggaran, dan komunikasi politik dengan pemangku kepentingan.
“Fokus utama 100 hari kerja pertama Sekretaris Daerah bertumpu pada stabilisasi internal birokrasi dan konsolidasi transisi kepemimpinan pasca-Pilkada serentak.”pungkasnya
Ia juga mengusulkan audit kepegawaian sebagai langkah awal.
“Langkah penertiban administrasi dilakukan melalui audit kepegawaian menyeluruh guna memetakan kompetensi ASN di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya.”terangnya sebagai langkah kepercayaan publik kepada tata kelola birokrasi daerah.
Sementara itu, koordinasi lintas sektor diarahkan untuk memastikan program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sementara untuk jangka panjang, Sellvyana menargetkan terbangunnya sistem pemerintahan yang terintegrasi dari tingkat provinsi hingga distrik dan kampung.
“Fokus jangka panjang berorientasi pada kemandirian fiskal daerah, keberlanjutan inovasi, dan perwujudan pelayanan publik berstandar prima.”ucapnya.
Target lainnya adalah peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan keterwakilan OAP serta perempuan dalam jabatan strategis.
“Indeks reformasi birokrasi ditargetkan mencapai predikat ‘Baik/Sangat Baik’ dengan keterwakilan OAP dan perempuan yang proporsional di level JPT.”
Pada sektor ekonomi, koperasi dan UMKM OAP diarahkan untuk naik kelas dan masuk ke rantai pasok yang lebih luas.
“Koperasi dan UMKM lokal OAP diproyeksikan telah menguasai rantai pasok domestik dan mampu melakukan ekspor produk olahan perikanan maupun sagu secara mandiri.”
Sellvyana juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Barat Daya membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang adaptif.Ia merangkum strategi tersebut dalam tiga pilar utama: transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta manajemen harmonisasi politik dan adat.
“Integrasi strategis antara ketangkasan digital birokrasi, ketahanan ekonomi kerakyatan, dan kematangan mitigasi konflik kultural inilah yang akan menjadi motor penggerak utama dalam membawa Provinsi Papua Barat Daya menuju kemandirian fiskal dan pelayanan publik berstandar prima.”jabarnya dalam visioner kedepan.
Sellvyana juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah birokrasi.
“Menjaga integritas tata kelola keuangan dan aparatur, serta memastikan birokrasi bersih dari segala bentuk penyelewengan demi menjaga kepercayaan publik dan pemerintah pusat.” pungkasnya
Ia juga menyampaikan peran Sekda sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu bentuk corong birokrasi yang terus dijaga dengan baik.
“Berdiri sebagai jembatan komunikasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat adat, lembaga kultural, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sorong Raya guna mengawal stabilitas daerah.” terangnya
Dengan gagasan tersebut, seleksi calon Sekda Papua Barat Daya tidak hanya menjadi proses memilih pejabat birokrasi, tetapi juga menjadi momentum menguji sejauh mana konsep tata kelola pemerintahan baru mampu menjawab tantangan nyata Papua Barat Daya: digitalisasi, kualitas birokrasi, pemberdayaan OAP, ketahanan ekonomi, serta stabilitas sosial-kultural.
Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel papuabaratdayaonlinenews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.