Papua Barat Daya Online News, SORONG-Pembangunan ekonomi di tanah Papua tidak lagi bisa berjalan di atas perkiraan makro yang mengawang-awang. Hal inilah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) serta Evaluasi Kegiatan Tahun 2026 yang dihelat di Vega Hotel, Kota Sorong, Jumat hingga Sabtu (30–31 Oktober 2026).
Di hadapan para pemangku kepentingan, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., menegaskan bahwa angka-angka statistik tidak boleh berhenti sekadar sebagai deretan data di atas kertas. Lebih dari itu, data harus menjadi kompas utama dalam membedah persoalan riil di lapangan, mulai dari skala usaha, peta persebaran, hingga denyut nadi Orang Asli Papua (OAP) di sektor UMKM.
”Kita tidak cukup hanya mengetahui besarnya aktivitas ekonomi secara agregat. Pemerintah harus memahami siapa pelakunya, di mana mereka beroperasi, apa yang diproduksi, hingga kendala apa yang mereka hadapi,” ujar Sellvyana dalam arahannya.
Pelaksanaan SE2026 di Papua Barat Daya sendiri memikul mandat besar. Berdasarkan catatan awal Badan Pusat Statistik (BPS), pendataan ini menyasar sekitar 53.000 unit usaha—dengan porsi terbesar berada di Kota Sorong yang mengerahkan hingga 190 petugas sensus dari total 676 personel di seluruh wilayah provinsi. Dari angka tersebut, mayoritas atau sekitar 51.000 merupakan unit usaha mikro, kecil, dan menengah.
Namun, jalan menuju data yang presisi tentu tak bebas hambatan. Dinamika di lapangan, mulai dari tantangan geografis, aksesibilitas, hingga resistensi sebagian warga, menuntut adanya evaluasi berkala yang jujur antara BPS dan pemerintah daerah.
Di sinilah pentingnya sinergi BPS memegang kendali penuh atas metodologi dan validitas statistik resmi, sementara pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM mengambil peran dalam menjembatani komunikasi kultural dan penguatan pembinaan berbasis data administratif.
Momentum perhelatan rapat koordinasi ini kian strategis dengan hadirnya Portal Satu Data Daerah Cenderawasih yang baru saja diluncurkan Pemprov Papua Barat Daya pada 22 Oktober 2026 lalu. Portal yang memuat ratusan dataset sektoral ini diharapkan mampu mengikis ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah.
Kendati demikian, Sellvyana mengingatkan agar integrasi data dilakukan secara cermat. Data statistik makro dari BPS dan data administratif pembinaan dinas harus diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi (complementary), bukan saling tumpang tindih. Perbedaan angka yang muncul harus dianalisis secara jernih berdasarkan kesamaan variabel, definisi, dan waktu pendataan.
Afirmasi Nyata untuk Ekonomi OAP
Isu krusial lain yang menjadi sorotan tajam adalah keberpihakan terhadap ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Dinas Koperasi dan UKM mendorong agar kebijakan afirmasi tidak sekadar terjebak pada seremoni penyaluran bantuan atau kuantitas program semata.
Kebijakan afirmatif harus berorientasi jangka panjang,memperkuat kelembagaan koperasi produktif, membuka akses permodalan yang inklusif, mendorong digitalisasi, serta memperluas rantai pasok produk lokal ke pasar yang lebih luas.
”Tujuannya satu,bagaimana data sahih ini mampu melahirkan keputusan yang tepat sasaran, sehingga koperasi semakin tangguh, UMKM naik kelas, dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya benar-benar terangkat,” pungkas Sellvyana.
Rapat koordinasi dua hari ini diharapkan mampu merumuskan titik temu konkret antara metodologi statistik BPS dan kebutuhan taktis di tingkat birokrasi, menjadikan data sebagai barometer dalam merajut kemandirian ekonomi di bumi Cenderawasih.[AR]
Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel papuabaratdayaonlinenews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.