Papua Barat Daya Online News,SORONG-Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengukuran Tingkat Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kawasan Transmigrasi Klamono-Segun di Hotel ACC Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat (31/7/2026).
Pertemuan strategis ini diselenggarakan untuk merumuskan metode evaluasi, menyelaraskan data survei, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam memetakan tingkat kesejahteraan ekonomi warga di kawasan transmigrasi lokal tersebut.
Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Ronal Noya, menegaskan bahwa pengukuran indikator tingkat pendapatan per kapita merupakan komponen krusial yang menentukan keberhasilan capaian kinerja pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten Sorong.
”Selain dari provinsi, ini juga menjadi indikator kinerja dari Kabupaten Sorong, khususnya dalam Kawasan Transmigrasi Lokal Klamono-Segun. Setiap tahun itu harus ada pengukuran indikator yang namanya Tingkat Pendapatan Per Kapita Masyarakat dalam Kawasan Transmigrasi Klamono-Segun.
Dengan demikian, kami mengundang pihak-pihak terkait dari stakeholder kita, yaitu BPS, Bapperida, Dinas PMK, dan distrik-distrik terkait,” ujar Ronal Noya.
Lebih lanjut, Ronal menjelaskan pentingnya keterukuran indikator target kinerja tersebut agar alokasi anggaran pembangunan dapat disalurkan secara efektif dan efisien.
”Kegiatan ini ditujukan agar indikator dari target kinerja kita ini bisa terukur setiap tahunnya, di mana kita bisa menghitung tingkat pendapatan per kapita masyarakat di dalam kawasan transmigrasi itu. Mereka sudah meningkatkah, atau datar sajakah, atau seperti apa penghasilan mereka.
Sehingga intervensi pembangunan dan pengembangan dalam kawasan itu dari beberapa sumber dana, baik dari dana Otsus maupun dana APBN Kementerian, bisa tepat sasaran dan kita bisa ukur keberhasilannya. Maka kegiatan ini kita akan menentukan metode pengukurannya, lalu data surveinya seperti apa, dan dukungan dari stakeholder terkait,” ungkapnya.
Berbeda dengan pola transmigrasi konvensional pada masa lalu, program di Kawasan Klamono-Segun berfokus pada konsep transmigrasi lokal yang menitikberatkan pada pemberdayaan potensi ekonomi warga setempat tanpa adanya pemindahan penduduk dari luar wilayah Papua. Intervensi pembangunan diarahkan langsung pada mata pencaharian utama warga di kawasan tersebut.
”Kalau transmigrasi lokal itu kan semua sektor ada di dalamnya. Kalau yang sekarang ini polanya lebih ke transmigrasi lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, tidak ada transmigrasi dari luar.
Yang diintervensi ya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam situ, contoh para petani, kebun, lalu sektor-sektor pertanian atau pekerjaan yang lain.
“Nah, kalau di Klamono-Segun ini kenapa masih pertanian, karena memang waktu kami melakukan pembinaan-pembinaan pelatihan dan pengembangan, memang sektor mata pencaharian mereka lebih fokus ke situ, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,” jelas Ronal.
Melalui sinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK), serta jajaran pemerintah distrik terkait di wilayah Kabupaten Sorong, perumusan metode pengukuran dan pengumpulan data survei ini diharapkan dapat berjalan optimal demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Klamono-Segun.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.