Papua Barat Daya Online News, SORONG-Di tengah gelombang efisiensi dan pemangkasan anggaran yang mengetatkan ruang fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Sorong memilih tidak tinggal diam. Siasat dirajut mendobrak batas birokrasi lewat kolaborasi lintas sektor dan mengoptimalkan megahnya pundi-pundi Otonomi Khusus.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sorong, Ellisa M.H. Ulimpa, bersuara tanpa tedeng aling-aling. Di hadapan para pemangku kepentingan yang memadati ruang pertemuan Bapperida Kabupaten Sorong pada Rabu (02/09/2026), ia mengingatkan bahwa program pemerintah distrik tak boleh berjalan sendiri-sendiri.
”Penyelarasan program antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan sangat krusial agar alokasi anggaran Otsus tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih di lapangan,” ujar Ellisa dalam forum sharing session Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) tersebut.
Bagi Ellisa, di tengah situasi fiskal yang kian menyusut, kehadiran korporasi di wilayah Ring 1 Kabupaten Sorong bukan sekadar pelengkap administratif. “Melalui pembagian peran yang jelas, bagian program Otsus yang belum terjangkau oleh pemerintah daerah dapat dikerjakan oleh rekan-rekan mitra pembangunan,” tegasnya.
Di tengah efisiensi saat ini, kehadiran mereka sangat diandalkan untuk memperkuat pelayanan publik.
<span;>Guna menyatukan frekuensi tersebut, forum strategis lintas sektor ini dirancang menjadi dapur peleburan visi pembangunan.
Ketua Panitia, Agata Tenau, memaparkan bahwa berbekal pendanaan Dana Otsus 1 persen, forum mempertemukan barisan panjang pemangku kepentingan mulai dari BP3OKP, BUMD, BUMN, raksasa sawit, hingga para kepala distrik yang berjibaku di tapal batas wilayah.
”Forum ini krusial untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat lokal, karena sinergi yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan program-program kesejahteraan di daerah,” ungkap Agata dalam laporan resminya.
Ia merinci empat pilar utama: memastikan mitra CSR mengawal Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, saling bertukar strategi memecahkan kebuntuan lapangan, merajut jejaring erat, hingga melahirkan program kolaboratif yang langsung menghujam ke jantung persoalan.
”Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Apabila dalam proses nanti dan di akhir terdapat kesalahan yang mungkin tidak disengaja, kami mohon maaf,” tambah Agata.
Namun, nada paling tajam meluncur dari Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Marthen Nebore. Ia mengingatkan bahwa pembangunan di tanah Papua kerap salah kaprah terlalu lama multitafsir sementara manusianya dibiarkan merana.
“Bagi Pemerintah Kabupaten Sorong, pembangunan Papua tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur, tetapi yang paling penting dan utama adalah membangun manusia Papua yang berkualitas, sehat, mandiri, produktif, berdaya saing, serta tetap berakar pada nilai-nilai adat dan budaya,” cetus Marthen
Formula Papua Cerdas dan Papua Sehat baginya adalah harga mati. Dengan bentangan geografis Kabupaten Sorong yang kian masif menyusul pemekaran 33 kampung baru di atas 33 distrik, beban pelayanan publik kian berat. Marthen bahkan menyentil logika dasar pelayanan kesehatan dengan gaya tuturnya yang bernas.
“Papua cerdas harus berjalan bersama dengan Papua sehat. Ya, kalau mau cerdas, kan harus berobat sehat dulu, ya? Ya, kalau orangnya sakit, ya tidak bisa cerdas. Minum obat lagi, obat sariawan. Kan, koinnya itu harus sehat dulu, toh? Tidak mungkin kita membangun sumber daya manusia yang unggul apabila masyarakat kita belum mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan mudah dijangkau.” Ucapnya
Tak berhenti pada pencegahan stunting dan penguatan puskesmas, Marthen menyoroti nasib pemuda lokal. Dengan bonus demografi yang besar, anak-anak muda Sorong diharamkan hanya menjadi penonton.
“Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen untuk harus meningkatkan akses dan mutu pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi,” tegas Marthen.
“Anak-anak muda kita harus mampu menguasai teknologi informasi, komunikasi, dan keterampilan digital tanpa meninggalkan identitas serta budaya Papua.” lanjutnya
Pendidikan vokasi, penguasaan teknologi digital, hingga penguatan UMKM dan koperasi dipatok sebagai harga mutlak agar tenaga kerja lokal mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Di pengujung pesannya, Marthen menitip garis merah seluruh percepatan investasi dan program CSR wajib tunduk pada penghormatan terhadap masyarakat adat.
”Pemerintah Kabupaten Sorong menyambut baik dengan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan program. Jadi, kegiatan yang dilaksanakan hari ini sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sorong dalam corporate social responsibility, artinya supaya bisa berkolaborasi,” pungkas Marthen. [AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.