Papua Barat Daya Online News, JAKARTA-Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Dr. Sellyvana Sangkek, S.E., M.Si., memegang kendali sentral dalam Rapat Koordinasi Strategis bersama Sekretaris Kementerian sekaligus Waketum PIKI Bidang UMKM dan Ekonomi Kerakyatan Loto Srinaita Ginting serta sejumlah pejabat Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (03/09/26) di Kantor Kementerian UMKM RI.
Dalam pertemuan yang mengusung agenda percepatan transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP) ini, Sellyvana Sangkek tampil vokal memaparkan potensi besar sekaligus tantangan struktural di provinsi termuda Indonesia tersebut.
Di hadapan Sekretaris Kementerian UMKM RI beserta jajaran pimpinan tinggi, Sellyvana menegaskan urgensi pemberdayaan lokal secara komprehensif. “Dengan luas wilayah mencapai 39 kali Pulau Jawa dan populasi sekitar 622.000 jiwa termasuk kawasan pariwisata dunia Raja Ampat provinsi kami menaungi sekitar 35.000 pelaku UMKM yang bergantung pada sektor agro-maritim,” ujar Sellyvana memaparkan kondisi objektif di lapangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua Barat Daya 2024 serta catatan administrasi BPS, tercatat ada sekitar 53 ribu unit usaha secara keseluruhan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Meski memiliki komoditas strategis seperti tuna sirip kuning, sagu, kopi Papua, kakao, dan madu hutan, ia secara tegas menyoroti hambatan kritis seperti hilirisasi yang lemah, tingginya ketergantungan pasokan luar daerah, metode produksi tradisional, hingga masalah kelembagaan koperasi.
Dalam kesempatan tersebut, Sellyvana menegaskan sebuah pernyataan kuat yang menjadi sorotan utama rapat, “UMKM di Papua Barat Daya bukan sekadar unit ekonomi, mereka adalah benteng stabilitas sosial dan penjaga martabat manusia.” Ujarnya
Ia juga menambahkan dengan tegas, “Kami tidak meminta bantuan charity, tetapi kemitraan strategis yang menghormati konteks lokal.” tambahnya.
Konsep pengembangan ini selaras dengan visi pembangunan daerah “Maju, Mandiri, Sejahtera” berbasis pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta Program Strategis Nasional Asta Cita Presiden, khususnya pada program keempat mengenai UMKM digital berbasis inovasi dan ekonomi kreatif.
Fokus pembahasan kemudian diarahkan pada transformasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM PBD yang sejalan dengan arahan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Sellyvana mendorong arsitektur strategi PLUT melalui tiga pilar utama.
Pilar pertama mencakup konsep Factory Sharing atau Rumah Produksi Bersama dengan model tanpa modal pengadaan alat. Sellyvana menjelaskan, “UMKM Orang Asli Papua difasilitasi menggunakan mesin berteknologi tinggi secara bergiliran tanpa harus mengeluarkan modal pembelian alat, dengan target peningkatan margin keuntungan hingga 300 persen.”kata Sellyvana
Pilar kedua diwujudkan melalui peluncuran platform digital B2B ELKAM. Menurutnya, platform ini “dirancang sebagai hub perdagangan lintas batas yang memungkinkan importir global memverifikasi kapasitas produksi UMKM Papua secara real-time, lengkap dengan fasilitas studio live streaming khusus untuk pemasaran produk ke mancanegara.”
Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada investasi infrastruktur modern. “Kami mengajukan kebutuhan investasi makro senilai Rp13,6 miliar kepada Kementerian Perdagangan untuk pembangunan gedung fisik modern-bioklimatik, laboratorium mutu, hingga infrastruktur teknologi informasi,” ungkap Sellyvana merinci kebutuhan strategis daerahnya.
Isu krusial lain yang dikawal ketat oleh Sellyvana adalah optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan akses pembiayaan bagi OAP. Pemanfaatan Dana Otsus menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini. Dr. Sellyvana menjelaskan bahwa sejak 2022 hingga 2026, total akumulasi anggaran Otsus yang digelontorkan ke Provinsi PBD mencapai sekitar Rp9,1 triliun, dengan rata-rata Rp3 triliun per tahun. Namun, ia juga menyoroti tantangan fiskal di mana terjadi penurunan anggaran yang cukup drastis pada tahun 2026.
Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM telah mendata sekitar 8.000 pelaku usaha OAP, namun sebagian besar masih berskala mikro dengan kecenderungan konsumtif.
Untuk mengatasi hal tersebut, Sellyvana memaparkan langkah secara cermat dan taktis : “Pihak kami berencana membangun sistem terintegrasi dengan Himbara guna memonitor penyaluran bantuan secara lebih tepat sasaran, termasuk merespons aspirasi mama-mama Papua terkait bantuan modal.” Ucapnya
Sebagai contoh konkret di tingkat daerah, ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Sorong telah mengalokasikan Rp1 miliar dari dana Otsus tahun 2026 untuk mendukung penguatan modal dan kapasitas usaha kerakyatan.
Tidak berhenti pada sektor ekonomi formal, Sellyvana yang juga mengemban amanah sebagai Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Papua Barat Daya turut memperluas jejaring kemitraan. Ia menyampaikan gagasan untuk memanfaatkan aset gereja seperti aula dan lahan sebagai inkubator bisnis atau sentra pelatihan vokasi, serta integrasi program literasi keuangan UMKM Beriman yang diharapkan dapat mencegah gagal bayar KUR dan membangun ekosistem usaha yang berintegritas.
Melalui langkah taktis, diplomasi anggaran, dan visi kerakyatan yang kuat, Sellyvana Sangkek sukses mengawal komitmen lintas sektor demi mewujudkan kemandirian ekonomi UMKM OAP yang berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun global.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.