Papua Barat Daya Online News, JAKARTA-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi menancapkan taring baru dalam arsitektur pembangunan ekonomi kerakyatan. Melalui instrumen Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), arah kebijakan digeser secara radikal: meninggalkan formalitas birokrasi dan merangsek langsung ke jantung produktivitas akar rumput.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Penguatan Kapasitas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam Pelaksanaan Program Prioritas Presiden yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat, (04/09/26).
Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., memaparkan arah baru pembangunan ekonomi daerah bertajuk “Penguatan Ekonomi Rakyat Papua Barat Daya: Sinergi GWPP, Koperasi, dan UMKM Menuju 2029”.
Dalam pemaparannya, ia menekankan pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar konsolidasi administratif menuju produktivitas inklusif yang benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.
Langkah strategis ini memasuki babak krusial pada tahun 2026, tatkala Fase Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai dikebut menyusul Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Gagasannya tegas dan tanpa kompromi: mengakhiri era koperasi papan nama yang hanya hidup saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan mengubahnya menjadi unit bisnis riil berstandar korporasi.
Papua Barat Daya mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025 mencapai Rp39,22 triliun dan laju pertumbuhan sebesar 4,03 persen. Tren positif ini berlanjut pada kuartal pertama 2026 dengan pertumbuhan 4,16 persen year-on-year, yang dimotori oleh sektor transportasi dan konstruksi.
Namun, karakteristik geografis kepulauan di wilayah ini turut melahirkan tantangan struktural yang nyata, seperti biaya logistik transportasi yang sangat tinggi, rantai pasok yang terfragmentasi, serta disparitas akses yang lebar antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Tugas besar kita adalah mengonversi angka pertumbuhan ekonomi makro ini menjadi inklusivitas nyata di tingkat akar rumput melalui ekosistem koperasi yang kokoh,” tegas Dr. Sellvyana.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 bukanlah struktur birokrasi tambahan.
GWPP hadir sebagai instrumen dan poros sinkronisasi strategis agar kebijakan nasional mendarat dengan tepat sasaran, menyelaraskan program lintas wilayah, hingga memberikan pendampingan langsung di tingkat kabupaten/kota sesuai karakter unik di enam wilayah Papua Barat Daya.
Selama bertahun-tahun, UMKM dan produsen lokal di Papua Barat Daya berjalan sendiri-sendiri dalam kapasitas kecil, memiliki posisi tawar yang rendah, dan menanggung biaya logistik yang mencekik.
Melalui KDKMP, koperasi kini diposisikan sebagai aggregator utama yang mengonsolidasikan volume dan kualitas produk. Koperasi tidak lagi sekadar meminjamkan uang, melainkan mengelola rantai pasok mulai dari pengumpulan, sortasi mutu, pengemasan, hingga penyediaan penyimpanan dingin atau cold chain.
Transformasi ekonomi rakyat ini ditopang oleh lima pilar utama, yakni legalitas serta tata kelola yang tertib dan terharmonisasi, model bisnis yang fokus pada komoditas riil layak pasar, sumber daya manusia manajerial yang profesional bukan sekadar pengurus formalitas, akses pembiayaan yang sehat berbasis kelayakan usaha, serta kepastian pasar atau offtaker yang jelas.
Pendekatan pembangunan di Papua Barat Daya dipastikan tidak menggunakan pola seragam (one-size-fits-all). Dengan indeks ketahanan pangan berada di peringkat 35 nasional dengan angka 57,15, desain intervensi GWPP disesuaikan dengan potensi dan kerentanan spesifik wilayah.
Kabupaten Tambrauw masuk dalam zona rentan P1 dengan fokus intervensi pada aksesibilitas dan logistik adaptif. Sorong Selatan dan Maybrat diarahkan sebagai zona P2 untuk pusat produksi pertanian dan pengumpulan komoditas lokal.
Kabupaten Sorong bersama Raja Ampat diposisikan sebagai zona P3 sebagai aggregator produksi dan komoditas kepulauan, sementara Kota Sorong bertindak sebagai zona P4 yang menjadi hub perdagangan, jasa, dan pasar utama.
Guna mewujudkan pemetaan tersebut, pemerintah menyusun Cetak Biru Jaringan 7 Koperasi Mandiri dengan nilai indikatif proposal sebesar Rp32,75 miliar. Simpul provinsi diatur untuk mengoordinasikan perdagangan lintas wilayah dan terhubung langsung dengan enam simpul aggregator di kabupaten/kota. Ekosistem ini juga didukung oleh Sistem “Satu Data” Koperasi & UMKM yang telah memverifikasi 12.450 anggota secara riil, menampilkan status keaktifan badan usaha, volume komoditas, kapasitas produksi, hingga aset dan kebutuhan modal secara real-time.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merancang Peta Jalan Orkestrasi Ekonomi berdurasi empat tahun. Tahun 2026 difokuskan pada Fase Konsolidasi yang mencakup validasi data, penertiban kelembagaan, dan penetapan prioritas operasional.
Tahun 2027 memasuki Fase Operasionalisasi dengan fokus pada model bisnis yang stabil, penunjukan manajer profesional, dan penciptaan transaksi aktif berulang. Pada tahun 2028, program menginjak Fase Rantai Nilai melalui optimalisasi pengolahan produk, kemasan, dan integrasi logistik dingin. Puncaknya pada tahun 2029 adalah Fase Ekspansi yang menargetkan replikasi jaringan usaha antarwilayah dan penetrasi pasar ke luar daerah.
Keberhasilan seluruh rangkaian program kerja ini tidak lagi diukur dari tingginya jumlah kegiatan atau seremoni, melainkan diukur melalui dua rumpun Indikator Kinerja Utama (KPI), yakni tata kelola birokrasi dan dampak ekonomi riil yang mencakup kenaikan omzet transaksi koperasi, peningkatan pendapatan riil anggota, jumlah UMKM yang berhasil naik kelas ke dalam sistem aggregator, serta terwujudnya kontrak pasti dengan pihak pembeli (offtaker).
“Keberhasilan pembangunan kita tidak lagi diukur dari tingginya jumlah kegiatan atau seremoni, melainkan dari koperasi yang aktif berbisnis, UMKM yang naik kelas, dan meningkatnya pendapatan riil masyarakat,” pungkas Dr. Sellvyana Sangkek.[CR-14]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.