Papua Barat Daya Online News,KOTA SORONG-Di saat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama para pejabat tinggi negara dan ratusan delegasi resmi membuka PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Kota Sorong, gelombang protes justru lantang disuarakan. Pada Rabu (02/09/2026), Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut penghentian penyelenggaraan forum tersebut.
Aksi ini mempertontonkan kontras yang tajam antara narasi “ekonomi hijau” yang didengungkan para elit di dalam ruang ber-AC dengan realitas pahit yang dirasakan masyarakat adat di akar rumput.
Bagi massa aksi, PAPEDA Summit 2026 yang mempertemukan pemerintah, pemodal, dan akademisi tidak lebih dari sebuah etalase estetis. Ketika para elit berdiskusi soal pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hutan adat yang mencakup kekayaan 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove di Tanah Papua realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Tanah-tanah adat terus tergerus oleh proyek skala besar, sementara suara pemilik ulayat seolah disingkirkan ke pinggiran meja perundingan.
Staf Advokasi LBH Papua Pos Sorong, Ambrosius Klagilit, secara tajam menyoroti bagaimana persoalan struktural penguasaan tanah kerap ditenggelamkan oleh retorika pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pendekatan ekonomi dan keamanan yang selama ini diterapkan di berbagai wilayah seperti Merauke, Sorong, hingga Paniai terbukti gagal meredam konflik karena mengabaikan substansi paling fundamental ruang hidup masyarakat adat.
Massa mengorasikan di Papua tanah bukanlah sekadar komoditas komersial yang bisa diperjualbelikan atau dinegosiasikan seenaknya lewat dokumen rekomendasi seminar, melainkan identitas leluhur dan napas kehidupan itu sendiri.
Nada serupa diungkapkan oleh Koordinator LBH Papua Pos Sorong, Alfo Riani Maman, yang membongkar eksklusivitas forum tersebut sekaligus mempertanyakan transparansi akses bagi masyarakat adat yang seharusnya menjadi penentu utama masa depan tanah mereka.
Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si, berdalih bahwa forum ini dirancang untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi riil masyarakat adat demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Sebelumnya, dalam pembukaan resmi summit, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., bersama Gubernur Papua Barat Daya, juga telah menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan mereka menikmati manfaat langsung.
”Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” tegas Zulkifli Hasan di hadapan ribuan peserta dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat, akademisi, hingga lembaga internasional.
Kendati demikian, dalih birokratis memantik ironi yang sulit dihindari di tengah nyaringnya suara penolakan program PAPEDA Summit 2026.
Publik dan masyarakat adat menilai bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak akan pernah bergantung pada banyaknya rekomendasi kertas atau dokumen seminar yang dicetak, melainkan pada keberanian negara untuk duduk bersama, mendengar tanpa syarat, dan menghentikan pengabaian hak-hak dasar manusia di tanah leluhur mereka sendiri. [CR-14]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.