PapuaBaratDayaOnlineNews,KOTA SORONG Aksi demonstrasi ke Depot Pertamina Sorong pada Senin, 26 Januari 2026, belum dianggap selesai. Bagi para supir truk di Papua Barat Daya, protes itu adalah peringatan keras bahwa praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih hidupdan siap bangkit jika pengawasan melemah.
Ketua Pangkalan Truk KM 08 Sorong, Irsan Sese, yang juga penanggung jawab aksi Solidaritas Aktivis dan Supir Truk Papua Barat Daya Lawan Mafia Minyak Subsidi, meminta rekan-rekannya tetap tenang namun waspada. Ia mengimbau agar para supir tidak terpancing gesekan langsung dengan pelaku mafia maupun oknum petugas SPBU yang diduga bermain.
“Jangan ada kontak fisik. Jaga keamanan dan ketertiban. Kalau ada indikasi permainan BBM, laporkan. Koordinasi dengan Pertamina atau aparat penegak hukum,” kata Irsan, Selasa,(10/02/26)
Menurut dia, langkah yang diambil PT Pertamina (Persero) bersama kepolisian dan pemerintah daerah patut diapresiasi. Tim gabungan lintas sektor telah turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Kota Sorong. Sasaran utama sidak penertiban antrean BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan warga.
Hasilnya mulai terasa. Antrean panjang yang sebelumnya mengular kini berkurang signifikan. “Kami merasakan perubahan. Dulu antrean bisa berjam-jam. Sekarang sudah jauh berkurang,” ujar Irsan.
Namun, ia menegaskan persoalan belum sepenuhnya beres. Di lapangan, masih terpantau adanya “pemain lama” yang mencoba kembali menjalankan aksinya. Modusnya beragam dari pengisian berulang hingga dugaan kerja sama dengan oknum SPBU.
Karena itu, para supir menegaskan tak akan tinggal diam. “Kalau kami temukan atau curigai praktik mafia BBM, kami akan laporkan. Tidak ada kompromi,” kata Irsan.
Ia juga mewanti-wanti pemerintah dan aparat agar tidak berhenti di tengah jalan. Sidak, menurut dia, harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. “Kalau pengawasan dihentikan, mafia BBM pasti kembali. Ini sudah terbukti berulang kali,” ujarnya.
Bagi para supir truk, BBM bersubsidi bukan sekadar komoditas. Ia menyangkut hajat hidup, kelangsungan kerja, dan keadilan distribusi. “Subsidi itu hak masyarakat, bukan ladang bisnis segelintir orang,” kata Irsan.
Aksi 26 Januari lalu, kata dia, adalah pesan awal. Jika praktik mafia kembali dibiarkan, para supir memastikan suara perlawanan tak akan berhenti di satu demonstrasi[RA]
