PapuaBaratDayaOnlineNews, Kota Sorong-Kelangkaan dan carut-marut distribusi BBM bersubsidi di Papua Barat Daya memantik kemarahan publik. Puluhan sopir truk bersama aktivis menggeruduk Depo Pertamina Kota Sorong, Senin (26/1/2026), menuntut pembongkaran dugaan praktik mafia yang dinilai menggerogoti hak rakyat kecil dan melumpuhkan sektor transportasi.
Dengan iring-iringan kendaraan besar, massa menyuarakan satu pesan BBM subsidi tak lagi berpihak pada mereka yang berhak. Antrean mengular di SPBU, barcode diblokir sepihak, dan pasokan yang kerap habis sebelum siang menjadi potret krisis yang mereka alami setiap hari.
“Ini bukan sekadar soal antre. Ini soal keadilan yang dirampas,” teriak salah satu orator di depan jajaran Pertamina, aparat keamanan, perwakilan DPR, DPR Otsus, serta instansi teknis yang hadir di lokasi.
Massa menuding lemahnya pengawasan membuka ruang subur bagi permainan kotor distribusi. Dugaan mafia BBM disebut mengendalikan aliran solar dan pertalite bersubsidi, sementara sopir truk, nelayan, dan pelaku usaha kecil justru tersingkir.
Sales Area Manager Papua Barat-Papua Barat Daya, Arif, mengakui adanya pengetatan. Ia menyebut, hasil inspeksi mendadak bersama Dishub dan Kepolisian pada Minggu (25/06/26) menemukan 815 kendaraan terindikasi menyalahgunakan BBM subsidi.
“Nomor polisi tersebut sudah kami blokir. Tidak bisa lagi mengisi BBM subsidi,” kata Arif.
Sejumlah SPBU juga dijatuhi sanksi, di antaranya SPBU Sorpus, SPBU Hensen, dan SPBU di kawasan Jalan Baru. Pelanggaran berkisar pada manipulasi data hingga ketidaksesuaian barcode MyPertamina.
“Banyak foto kendaraan tidak sesuai, nopol berbeda, bahkan satu kendaraan punya lebih dari satu barcode. Ini kami tertibkan. Kalau masih melanggar, tanggung jawab ada pada SPBU,” ujarnya.
Namun penjelasan itu tak meredam kemarahan massa. Mereka menilai, pemblokiran tanpa mekanisme adil justru memukul sopir yang menggantungkan hidup dari distribusi logistik.
Di sisi lain, Arif mengungkapkan bahwa kuota BBM subsidi 2026 turun sekitar satu persen dibanding tahun lalu, mengikuti kebijakan nasional BPH Migas. Kuota dibagi per SPBU dan bersifat ketat.
“Kalau kuota habis, penyaluran otomatis berhenti. Negara tidak menanggung selisih jika dipaksakan,” katanya.
Pernyataan itu semakin menegaskan kekhawatiran massa di tengah kuota yang menyusut, praktik penyimpangan akan makin brutal jika tak diawasi ketat.
Penanggung jawab aksi, Manaf Rumodar, menyebut demonstrasi ini sebagai perlawanan terhadap sistem yang dianggap melindungi mafia.
“BBM subsidi itu hak rakyat, bukan hak segelintir elit dan jaringan mafia. Kalau distribusi dibiarkan bobrok, maka negara sedang abai pada jeritan sopir, nelayan, dan petani,” tegasnya.
Manaf menyampaikan enam tuntutan utama:
1.Penjelasan resmi Pertamina atas kelangkaan BBM subsidi.
2.Jaminan distribusi tepat sasaran.
3.Pemecatan oknum internal yang terlibat mafia BBM.
4.Penguatan sistem barcode MyPertamina.
5.Penambahan jumlah SPBU di Kota Sorong.
6.Pembentukan Satgas Penertiban BBM Subsidi oleh DPRD dan Forkopimda.
Massa memberi ultimatum Pertamina harus merespons secara tertulis dalam waktu 1×24 jam sejak tuntutan diserahkan.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat polisi. Meski diwarnai orasi keras dan nada perlawanan terbuka, demonstrasi berakhir kondusif. Namun pesan yang ditinggalkan cukup tajam selama BBM subsidi masih langka dan distribusinya timpang, api protes di Papua Barat Daya belum akan padam.(AR)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.