PapuaBaratDayaOnlineNews, FEF-Eskalasi kekerasan yang menyasar warga sipil di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, mendorong negara mengambil sikap tegas tanpa kompromi. Aparat keamanan menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku teror, sekaligus memastikan kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa, saat meninjau langsung Distrik Bamusbama bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu,(18/03/26) Kunjungan ini menjadi respons cepat atas meningkatnya serangan yang memicu keresahan luas.
“Tidak ada toleransi bagi para pelaku teror di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Tambrauw,” ujar Semmy.
Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh aksi kekerasan. Aparat, kata dia, akan bertindak tegas terhadap pelaku, sembari tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap operasi.
Data aparat menunjukkan sedikitnya tiga orang tewas dalam rangkaian insiden beberapa pekan terakhir. Salah satu korban adalah Abraham Franklin Delano Kambu (22) tenaga honorer Sekretariat Daerah Tambrauw, yang ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang sejak 8 Maret 2026.
Serangan berikutnya terjadi pada 16 Maret 2026, ketika empat warga sipil diserang dalam perjalanan menuju Sorong. Dua di antaranya meninggal dunia, yakni tenaga kesehatan Yermia Lobo dan Yohanes Edwintus Bido, pemuda asal Ende, Nusa Tenggara Timur. Dua korban lainnya selamat dan masih menjalani perawatan medis.
Rangkaian kekerasan tersebut mempertegas urgensi kehadiran negara di wilayah rawan konflik. Semmy mengatakan stabilitas keamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
“Peran tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, serta partisipasi aktif warga dalam deteksi dini sangat penting untuk mencegah aksi kekerasan,” katanya.
Ia juga memerintahkan jajaran kepolisian di Tambrauw untuk meningkatkan patroli, memperkuat deteksi dini, dan melakukan penegakan hukum secara tegas namun terukur. Sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah, kata dia, menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. “Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Setiap tindakan teror harus ditangani secara tegas, terukur, dan tetap menjunjung hukum serta hak asasi manusia,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Elisa, telah mengambil langkah cepat dengan melakukan pendataan korban, menyediakan layanan medis dan psikologis, serta menyalurkan bantuan sosial. Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan guna mencegah kepanikan di tengah masyarakat.
Kapolres Tambrauw AKBP Praja Gandha Wiratama memastikan kondisi keamanan pascakejadian relatif terkendali, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan.
Saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Penanganan dilakukan secara profesional dan terukur, sebagai bagian dari komitmen negara dalam melindungi warganya.
Kunjungan langsung pimpinan daerah dan aparat keamanan ke Tambrauw menegaskan bahwa kehadiran negara bukan sekadar simbol. Di tengah situasi yang sempat memanas, kombinasi penegakan hukum yang tegas dan pendekatan humanis diharapkan mampu memulihkan rasa aman masyarakat serta memastikan tidak ada ruang bagi teror di Papua Barat Daya.[RA/**]
