PapuaBaratDayaOnlineNews, SORONG-Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sorong menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah Kota Aimas dan sekitarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong, Frans Howay, menyampaikan bahwa pembenahan ruang publik serta penanganan jalan rusak dan berlubang menjadi fokus utama program kerja tahun 2026.
Setelah menjabat kurang lebih empat bulan, Frans Howay mulai melakukan langkah-langkah strategis, dimulai dari revitalisasi Ruang Terbuka Publik (RTP) Alun-Alun Aimas. Menggunakan anggaran perubahan tahun sebelumnya, berbagai fasilitas yang sempat tidak berfungsi kini telah diperbaiki.
“Beberapa minggu terakhir ini fasilitas di dalam yang selama ini tidak berfungsi, seperti lintasan dan lampu-lampu penerang yang mati, sudah kita benahi. Puji Tuhan, sekarang sudah normal kembali dan semua lampu menyala,” ujarnya.
Perbaikan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas masyarakat. Sejak pagi hingga malam hari, alun-alun kembali ramai digunakan untuk olahraga seperti bola basket, bola voli, hingga jogging dan jalan santai, yang kini didukung penerangan memadai.
Selain revitalisasi alun-alun, Dinas PU juga memprioritaskan pembenahan lampu hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di sepanjang jalan protokol Kota Aimas. Penerangan dari Tugu Pawibili hingga kawasan perkantoran dan kediaman Bupati ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Menurut Frans, langkah tersebut bukan sekadar mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Minimnya penerangan dinilai berpotensi memicu kerawanan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Memasuki tahun anggaran 2026, Dinas PU Kabupaten Sorong telah memetakan sejumlah ruas jalan prioritas untuk dilakukan pengaspalan (overlay) di atas jalan beton yang telah aus dan berlubang. Program ini dilaksanakan sebagai respons atas keluhan masyarakat sekaligus upaya menekan angka kecelakaan.
Ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan antara lain Jalan Transad Kelurahan Aimas, Jalan Tutwuri di Klamono, Jalan Sandiwon arah Polda Papua Barat Daya, Jalan Segun, serta Jalan Katapop Pantai.
Frans menegaskan bahwa kondisi jalan beton di sejumlah titik sudah tidak layak dilalui dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan ketika lubang tertutup genangan air.
Dalam pelaksanaan program infrastruktur, Dinas PU juga harus menyesuaikan dengan sejumlah regulasi terbaru, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU Jalan serta aturan teknis pengelolaan jalan daerah yang menekankan standar keselamatan, kualitas konstruksi, dan transparansi anggaran.
•Jalan dalam kondisi baik fungsi dan aman dilalui.
•Penanganan jalan rusak dilakukan sesuai standar teknis.
•Pengawasan mutu pekerjaan dilakukan secara ketat.
•Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan.
Jika pemerintah daerah lalai menangani jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan, dapat timbul konsekuensi hukum dan tuntutan ganti rugi. Karena itu, percepatan penanganan jalan berlubang menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko hukum sekaligus perlindungan masyarakat.
Sebagai solusi, Dinas PU Kabupaten Sorong merancang beberapa langkah konkret:
1. Pendataan dan pemetaan digital kondisi jalan rusak.
2. Penanganan cepat (quick response) untuk lubang-lubang yang berpotensi membahayakan.
3. Peningkatan kualitas material overlay agar lebih tahan lama.
4. Koordinasi lintas instansi dalam pengawasan proyek.
5. Pelibatan masyarakat dalam pelaporan kondisi jalan melalui sistem pengaduan.
Frans menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial.
Di balik tugas teknisnya, sosok Frans Howay dikenal memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap anak-anak dan pemuda Papua. Ia kerap membantu generasi muda salah satu diantaranya kelompok pemuda yang ingin bertanding futsal namun terkendala biaya pembelian seragam. Dukungan tersebut diberikan secara bijak dengan tetap memperhatikan aturan administratif yang berlaku di lingkungan pemerintahan.
Karena adanya keterikatan regulasi dan tata kelola keuangan daerah, bantuan tidak bisa diberikan secara langsung menggunakan mekanisme anggaran dinas tanpa prosedur resmi. Untuk itu, sejumlah pemuda secara swadaya melakukan kerja bakti membersihkan gundukan tanah dan area publik sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat.
Hal serupa juga diberikan kepada salah satu jemaat gereja yang tengah melakukan penggalangan dana untuk kegiatan pelayanan. Dukungan moral dan fasilitasi diberikan tanpa melanggar ketentuan hukum dan aturan administrasi pemerintahan.
“Semua harus berjalan sesuai aturan. Kita ingin membantu, tapi juga harus taat regulasi. Yang penting niat baik dan kolaborasi dengan masyarakat tetap terjaga,” tegas Frans.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Dengan mengedepankan revitalisasi ruang publik, perbaikan penerangan, serta penanganan jalan rusak dan berlubang secara sistematis dan sesuai regulasi, Dinas PU Kabupaten Sorong menargetkan terciptanya infrastruktur yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan yang tidak hanya memperbaiki wajah kota, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sorong secara menyeluruh. [RA]
