Papua Barat Daya Online News,SORONG-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Kota Sorong menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar tradisional dan pelabuhan perikanan di Kota Sorong. Langkah ini diambil guna memantau perkembangan harga terkini sekaligus mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan komoditas bahan pokok, khususnya minyak goreng.
Sidak yang dipimpin langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, bertujuan untuk memetakan faktor penyebab fluktuasi harga secara riil di lapangan. Hasil pemantauan ini akan dijadikan bahan masukan bagi BI dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan intervensi pasar yang tepat.Rabu (15/07/26)
Kepala Bagian Perekonomian Kota Sorong, Milan Latumeten, mengungkapkan bahwa angka inflasi Kota Sorong pada Juni 2026 tercatat berada di kisaran 6 persen. Pemicu utama inflasi ini berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan serta tarif transportasi udara.
Sellvyana Sangkek: Data SE2026 Harus Jadi Solusi Nyata Kesejahteraan Pelaku Usaha
Oktober 30, 2026
Berdasarkan data Dinas Perikanan, kenaikan harga ikan laut dalam seperti tuna dan cakalang dipicu oleh gelombang laut tinggi yang mengganggu hasil tangkapan nelayan. Kondisi cuaca buruk yang menghambat pasokan ikan ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga Agustus 2026. Selain faktor cuaca, kenaikan biaya logistik juga menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan harga komoditas lain di tingkat pedagang.
Di lapangan, tim menemukan bahwa minyak goreng tidak hanya mengalami lonjakan harga, melainkan stoknya juga relatif langka. Kenaikan harga turut merembet ke sejumlah komoditas lain seperti daging ayam, telur, bawang, cabai, dan beras. Kondisi ini diperparah dengan keluhan para pedagang mengenai merosotnya daya beli masyarakat akibat siklus musiman dan kondisi ekonomi yang belum membaik.
Menyikapi ancaman kelangkaan minyak goreng, Pemerintah Kota Sorong menyatakan akan segera melakukan langkah antisipasi.
”Pemerintah Kota Sorong akan segera berkoordinasi dengan Perum Bulog serta mengajukan permohonan ke kementerian terkait guna menambah alokasi pasokan dari pemerintah pusat,” jelas Milan Latumeten.
Melalui komitmen ini, TPID dan pemerintah berupaya mengatasi kendala kelancaran distribusi logistik dan mengamankan stok bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. [AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.