Papua Barat Daya Online News,SORONG- Selama tiga bulan menyelami dinamika kesehatan di lapangan, Tim Ekspedisi Patriot 15 Universitas Brawijaya (UB) akhirnya membeberkan peta jalan penuntasan malaria.
Diketuai langsung oleh Prof. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Par.K., tim ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) sekaligus menyerahkan rekomendasi kebijakan (policy brief) kepada jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.
Pertemuan strategis yang dihelat di ruang rapat Kantor Bapperida Kabupaten Sorong pada Senin (02/11/2026) ini turut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait.
”Kegiatan ini telah berlangsung selama tepat tiga bulan. Kami hadir mewakili Kementerian Transmigrasi walaupun kami berasal dari Kementerian Transmigrasi Wilayah, sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan untuk program patriot,” ujar Prof. Loeki memaparkan latar belakang ekspedisi.
Berdasarkan temuan di lapangan, kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sorong secara umum terpantau cukup baik. Kendati demikian, tantangan berat masih menghadang sektor pengendalian penyakit menular, terutama status endemisitas yang masih bertengger di kategori Endemis Tinggi 1berdampingan erat dengan wilayah Sorong Selatan.
Tim menemukan bahwa sebaran kasus malaria tidak merata, melainkan terklasterisasi secara ketat di titik-titik tertentu. Di sisi lain, wilayah yang telah mencatatkan angka kasus rendah atau nihil tetap memerlukan pengawasan ketat.
”Pada daerah yang sudah dinyatakan rendah atau tidak ada kasus, kami tetap akan melakukan pemeriksaan atau surveillance untuk memastikan apakah daerah tersebut betul-betul sudah bebas dari malaria,” tegas Prof. Loeki di hadapan awak media.
Enam Pilar Rekomendasi Kebijakan
Guna memecah kebuntuan rantai penularan, Tim Ekspedisi Patriot 15 UB merumuskan enam poin rekomendasi kebijakan komprehensif yang disusun bersama Dinas Kesehatan Kabupaten serta melibatkan konsultan WHO (Dr. Aji). Enam poin utama tersebut meliputi:
1. Penguatan Surveillance Berbasis Risiko dan Tata Kelola Lintas Sektor: Mempercepat eliminasi melalui intervensi terarah, dengan memprioritaskan kampung ber- Annual Parasite Incidence (API) tinggi dan yang menunjukkan lonjakan pada 2026. Pendekatan ini mencakup penemuan kasus aktif pada warga bergejala maupun tanpa gejala mengingat sebagian penduduk memiliki kekebalan antibodi sehingga gejala klinis tidak tampak.
2. Intervensi Intensif di Kampung dengan API Tinggi: Melakukan pemeriksaan dan pengobatan massal terarah, pengendalian vektor, kajian kelayakan obat massal berbasis pemeriksaan G6PD (mengingat pemeriksaan G6PD belum lazim dilakukan di wilayah Papua), serta pengetatan penyelidikan kasus pada wilayah dengan dominasi kasus impor asal Afrika.
3. Penguatan Layanan Diagnosis dan Pengobatan: Memastikan ketersediaan Rapid Diagnostic Test (RDT) gratis dari Kemenkes, penjaminan mutu mikroskop internal maupun eksternal, pengobatan radikal Plasmodium vivax berbasis G6PD, pendampingan kepatuhan minum obat selama 14 hari, serta optimalisasi rujukan malaria berat dari wilayah terpencil.
4. Ketersediaan dan Kesinambungan Logistik: Menjamin pasokan alat diagnostik dan obat antimalaria tanpa celah kekurangan stok seperti tahun-tahun sebelumnya, disertai pembentukan stok penyangga (buffer stock) tingkat kabupaten.
5. Pengendalian Vektor dan Pengelolaan Lingkungan: Menyesuaikan strategi pemberantasan nyamuk Anopheles dengan data entomologi lokal melalui distribusi kelambu berinsektisida, penyemprotan dinding rumah (indoor residual spraying), penataan lingkungan, serta evaluasi efektivitas fogging dan larvasida.
6. Penguatan Kader Kampung dan Pendekatan Budaya Lokal: Meningkatkan kapasitas kader malaria lokal, mengatasi keengganan warga sehat untuk meminum obat melalui pendekatan persuasif, serta memprioritaskan komunikasi menggunakan bahasa dan perilaku lokal demi menjangkau Orang Asli Papua (OAP) secara efektif.
Langkah strategis ini mendapatkan sambutan hangat dari pucuk pimpinan daerah. Wakil Bupati Sorong, Ahmad Sutedjo, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal implementasi rekomendasi tersebut.
”Melalui dukungan penuh serta sinergi lintas sektor antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, langkah strategis ini diharapkan mampu menekan angka penyebaran malaria secara signifikan demi mewujudkan Kabupaten Sorong yang bebas malaria,” ujar Ahmad Sutedjo.
Melalui penguatan tata kelola, pembiayaan berkesinambungan (multi-years), penerbitan regulasi tingkat bupati, hingga kemitraan strategis dengan sektor swasta seperti kawasan perkebunan di hutan, asa untuk membebaskan tanah Sorong dari cengkeraman malaria kini menemukan momentum nyatanya.[AR]
Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel papuabaratdayaonlinenews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.