Papua Barat Daya Online News, SORONG-Pelantikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh oleh Presiden Prabowo Subianto, memantik gelombang optimisme baru dari ujung timur Indonesia.
Ketua ExCo Partai Buruh Provinsi Papua Barat Daya, Moses Sabono, secara lantang menyatakan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan nasib pekerja di tanah Papua, terutama dalam memperjuangkan penyetaraan upah yang selama ini dinilai timpang.
Saat memberikan keterangan kepada media di Sorong,Selasa (09/06/26) Moses Sabono tidak menyembunyikan apresiasinya terhadap langkah taktis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengangkatan Said Iqbal masuk ke dalam lingkaran utama kabinet merupakan keputusan yang didasari pertimbangan yang sangat matang.
”Kami melihat ini sebagai bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kaum buruh di seluruh Indonesia. Visi dan pemikiran Presiden ternyata selaras dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Partai Buruh. Kehadiran Bung Said Iqbal di dalam pemerintahan adalah jembatan emas bagi kami di daerah,” ujar Moses Sabono.
Moses menegaskan, pascapelantikan ini, dirinya akan bergerak cepat membangun komunikasi intensif dengan pimpinan pusat Partai Buruh. Fokus utamanya adalah mengawal penggodokan ulang regulasi ketenagakerjaan, termasuk kluster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang selama ini terus menuai polemik.
Satu poin krusial yang menjadi harga mati bagi Moses Sabono adalah penyetaraan upah minimum untuk wilayah Papua dengan kota-kota besar di Indonesia.
Moses memaparkan argumen berbasis data yang kuat untuk mendukung tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa Papua adalah “dapur utama” Indonesia yang menyuplai kekayaan melimpah bagi kas negara, namun ironisnya, para pekerja lokal belum menikmati hasil yang sebanding.
Penyumbang Devis Raksasa: Moses merujuk pada kontribusi masif PT Freeport Indonesia di sektor pertambangan yang menyetor pajak dan royalti hingga puluhan triliun rupiah, serta proyek kilang Tangguh LNG yang memasok sekitar 35% produksi gas alam cair nasional untuk ekspor.
Paradoks Biaya Hidup: Di sisi lain, biaya hidup, harga barang pokok, dan logistik di wilayah Papua termasuk di Provinsi Papua Barat Daya tergolong sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.
”Papua ini dapur Indonesia, penghasil kekayaan dan penyumbang devisa negara yang luar biasa di berbagai sektor. Sangat tidak adil jika upah untuk wilayah Papua dinilai kecil dan tertinggal jauh dari kota besar. Melalui pimpinan kami yang kini berada di kabinet, kami titipkan mandat agar ketimpangan pengupahan di Indonesia Timur ini segera diselesaikan secara konkret,saya akan coba bangun komunikasi dengan kakanda bung said Iqbal untuk wacana dan moment baik ini ” Tutup Moses Sabono dalam pernyataannya. [RA]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.