Papua Barat Daya Online News, SORONG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya dari Fraksi Partai Golkar, Nansy Prisillia Karundeng, SE, menggelar kegiatan reses di Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, pada Jumat (27/03/26). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi dari pengurus dan anggota Gabungan Majelis Taklim (GMT) Kabupaten Sorong.
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Nansy memanfaatkan momentum reses masa persidangan tahun anggaran 2026 ini untuk bertatap muka dan berdialog mengenai kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh kelompok keagamaan perempuan di wilayah tersebut.
Dalam forum diskusi yang berlangsung interaktif, pengurus Gabungan Majelis Taklim Kabupaten Sorong menyampaikan tiga poin aspirasi utama secara tertulis maupun lisan kepada legislator Partai Golkar tersebut, di antaranya:
1.Pembangunan Sekretariat GMT: Permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan gedung sekretariat tetap sebagai pusat koordinasi, administrasi, dan pusat kegiatan bagi seluruh ranting Majelis Taklim di Kabupaten Sorong.
2.Bantuan Biaya Operasional: Dukungan dana operasional rutin guna menunjang kelancaran berbagai program kerja, pengajian akbar, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh GMT.
3.Bantuan Pengadaan Mobil Operasional: Pengadaan unit kendaraan roda empat sebagai sarana mobilitas pengurus dalam menjangkau dan mengonsolidasikan kegiatan Majelis Taklim yang tersebar di berbagai distrik dan kampung di Kabupaten Sorong.
Menanggapi tiga usulan besar tersebut, Nansy Prisillia Karundeng menegaskan sikapnya untuk mengawal penuh aspirasi dari kaum perempuan muslim Kabupaten Sorong ini. Ia menyatakan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan adalah komitmen yang harus diperjuangkan di tingkat provinsi.
”Ketiga aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Gabungan Majelis Taklim ini sifatnya sangat krusial demi kelancaran syiar dan kegiatan sosial. Semua usulan ini saya terima, saya catat, dan siap saya bawa ke ranah kedewanan di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Nansy usai kegiatan.
Lebih lanjut, Nansy menjelaskan bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi, dirinya akan memasukkan poin-poin tersebut ke dalam laporan resmi hasil reses untuk kemudian disinkronisasikan dengan program kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada pembahasan anggaran mendatang.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.