Refleksi 171 Tahun Injil di Tanah Papua, Kesbangpol Papua Barat Daya Tekankan Transformasi Sosial dan Persatuan Bangsa
SORONG-Peringatan 171 tahun masuknya Injil di Tanah Papua dinilai tidak semata menjadi agenda seremonial keagamaan, tetapi perlu dimaknai sebagai momentum refleksi atas perubahan sosial dan penguatan persatuan bangsa di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si., dalam refleksi bertajuk Makna Perjalanan Sejarah Peradaban Pekabaran Injil di Tanah Papua,
bertepatan dengan peringatan 5 Februari 2026.
Sellvyana menuturkan, kehadiran Injil yang pertama kali dibawa oleh Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler pada 5 Februari 1855 telah menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan peradaban modern Orang Asli Papua (OAP).
“Pekabaran Injil tidak hanya membawa pesan spiritual, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial, pendidikan, dan cara pandang masyarakat Papua terhadap dunia luar,” ujar Sellvyana di Sorong, Rabu (3/02/26).
Pendidikan dan Literasi sebagai Warisan Penting
Menurut Sellvyana, salah satu dampak paling nyata dari pekabaran Injil adalah berkembangnya sistem pendidikan modern melalui sekolah-sekolah zending. Dari sanalah, masyarakat Papua mulai mengenal baca tulis, pendidikan formal, serta nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
“Pendidikan berbasis nilai Injil telah melahirkan banyak pemimpin lokal, mengurangi keterisolasian sosial, serta membuka ruang partisipasi orang Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata lulusan Universitas Cenderawasih tersebut.
Ia menilai, proses literasi dan pendidikan tersebut menjadi pintu masuk penting bagi transformasi sosial yang hingga kini masih dirasakan dampaknya.
Sebagai Kepala Kesbangpol di provinsi termuda di Indonesia, Sellvyana melihat sejarah pekabaran Injil memiliki relevansi kuat dengan tugas menjaga stabilitas politik, keamanan, dan persatuan masyarakat Papua Barat Daya.
Ia merumuskan setidaknya tiga nilai utama Injil yang relevan dengan program kerja Kesbangpol. Pertama, penguatan persatuan dalam keberagaman dengan menjadikan nilai kasih sebagai dasar dialog antaretnis dan antargolongan.
Kedua, pencegahan radikalisme dan kekerasan melalui pendekatan persuasif dan dialogis dalam penyelesaian konflik. Ketiga, pengelolaan politik identitas secara sehat dengan mendorong identitas keagamaan yang inklusif dan berkontribusi positif bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Nilai-nilai Injil sejatinya mengajarkan perdamaian, bukan polarisasi,” ujarnya.
Dalam refleksi tersebut, Sellvyana juga menyinggung kisah Yunus 3:1–10 tentang pertobatan kolektif atau metanoia. Ia menilai, Papua hari ini membutuhkan perubahan sikap bersama, dari kekerasan menuju dialog, serta dari eksklusivisme menuju solidaritas kebangsaan.
“Injil bukan alat legitimasi kekuasaan, melainkan sumber daya moral untuk keadilan sosial dan pembebasan dari keterpurukan,” tegasnya.
Menutup refleksinya, Sellvyana menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan para tokoh agama di Papua Barat Daya. Di antaranya, mengintegrasikan narasi sejarah pekabaran Injil dan nilai perdamaian dalam pendidikan kebangsaan dan program moderasi beragama.
Selain itu, ia mendorong penguatan peran tokoh agama sebagai mitra strategis pemerintah dalam pencegahan konflik dan radikalisme sejak dini, serta pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada penghormatan martabat manusia dan keadilan sosial.
“Perjalanan 171 tahun Injil di Tanah Papua adalah perjalanan yang sarat makna. Nilai-nilai inilah yang perlu kita rawat sebagai energi bersama untuk membangun Papua Barat Daya yang damai, adil, dan bermartabat dalam bingkai NKRI,” pungkas Sellvyana. [RA]
