Papua Barat Daya Online News, SORONG-Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Robert J. Kardinal, S.AB, menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) di Ruang Serba Guna SMKK Kota Sorong pada Jumat (18/07/2026).
Kegiatan ini mengusung tema besar “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah”, yang bertujuan untuk menjembatani langsung kebutuhan masyarakat lokal dengan kebijakan di tingkat pusat, khususnya di sektor-sektor strategis yang menjadi ruang lingkup Komisi IV.
Secara konstitusional, kegiatan penyerapan aspirasi ini bukan sekadar agenda seremonial. Kewajiban legislator untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta ditegaskan kembali dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Aturan tersebut mewajibkan setiap anggota DPR RI untuk menampung, menghimpun, menindaklanjuti, dan memberikan pertanggungjawaban moral serta politis kepada konstituen di daerah pemilihannya sebagai wujud representasi rakyat.
”Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di satu titik saja. Melalui forum penyerapan aspirasi ini, kita ingin memastikan suara dari daerah, terutama terkait pemerataan infrastruktur penunjang ekonomi warga, dapat didengar dan diperjuangkan di tingkat pusat.” Pungkas Robert di hadapan ratusan warga.
Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat tersebut, Robert Kardinal menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan yang adil dan merata di wilayah Papua, khususnya Sorong.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di satu titik saja. Melalui forum penyerapan aspirasi ini, pihak parlemen ingin memastikan suara dari daerah, terutama terkait pemerataan infrastruktur penunjang ekonomi warga, dapat didengar dan diperjuangkan di tingkat pusat.
Dalam dialog interaktif tersebut, muncul sejumlah poin penting yang menjadi sorotan utama warga. Mengingat Sorong merupakan wilayah pesisir strategis, masyarakat sangat mengharapkan adanya dukungan pada sektor kelautan dan perikanan berupa bantuan alat tangkap modern serta pelatihan bagi nelayan lokal.
Selain itu, warga juga menyuarakan pentingnya ketahanan pangan melalui optimalisasi bantuan bibit dan pupuk bagi kelompok tani demi mendongkrak produktivitas daerah. Masalah pemerataan infrastruktur juga tidak luput dari pembahasan, di mana masyarakat berharap pembangunan sarana publik dapat menyentuh kawasan-kawasan yang selama ini masih minim akses.
Dalam forum dialog interaktif tersebut, terdapat kurang lebih lima orang perwakilan masyarakat yang menyampaikan pertanyaan dan keluhan secara langsung. Topik-topik yang diangkat oleh warga berfokus pada ranah penting yang menjadi pilar pembangunan daerah, yaitu aspek infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga tingkatan pendidikan.
Apresiasi dari Kalangan Akademisi
Salah satu akademisi dan juga pemateri yang hadir, Sofyan Muhammad, memberikan pandangannya terkait jalannya kegiatan Asmas ini. Menurut Sofyan, proses percepatan pembangunan daerah tidak boleh hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Meskipun infrastruktur sangat penting sebagai penghubung antarwilayah yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat, aspek peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan juga menjadi faktor krusial bagi masa depan Papua Barat Daya.
Sofyan juga mengapresiasi terobosan dan kebijakan nyata yang telah diperjuangkan oleh Robert J. Kardinal selama berkiprah di parlemen pada periode sebelumnya, khususnya saat berada di Komisi X yang membidangi pendidikan. Salah satu dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Di Universitas Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, misalnya, sekitar 70 persen mahasiswa penerima beasiswa program tersebut merupakan anak-anak asli Papua. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata komitmen perwakilan rakyat yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
”Proses percepatan pembangunan daerah tidak boleh hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Meskipun infrastruktur penting sebagai penghubung antarwilayah, aspek peningkatan SDM melalui jalur pendidikan adalah faktor yang sangat krusial bagi masa depan Papua Barat Daya.” Ucapnya kepada awak media
Selain pendidikan, keluhan terkait sektor pelayanan kesehatan juga direspons positif oleh Robert J. Kardinal. Beliau menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta lembaga terkait yang memiliki wewenang agar kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan.
Tidak hanya itu, sebagai anggota Komisi IV yang membidangi sektor pertanian, Robert J. Kardinal juga dinilai strategis dalam memberikan bantuan nyata bagi para petani di Papua Barat Daya.
Bantuan berupa alat teknologi pertanian seperti traktor dan sarana penunjang lainnya dinilai sangat dibutuhkan oleh kelompok tani untuk mengelola lahan secara lebih modern. Intervensi teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses produksi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pergerakan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, kegiatan penyerapan aspirasi ini berjalan dengan tertib dan interaktif. Semua masukan, saran, dan usulan konkret dari warga telah didata dengan baik oleh tim.
Langkah selanjutnya, aspirasi-aspirasi tersebut akan dibawa dan diperjuangkan dalam agenda sidang-sidang komisi di DPR-RI mendatang guna melahirkan kebijakan serta program legislasi yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua Barat Daya.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.