PapuaBaratDayaOnlineNews,SORONG-Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya menegaskan eksistensinya sebagai organisasi perusahaan pers dengan menggelar Seminar Nasional bertema “Harmonisasi Polri dan Pers di Papua Barat Daya” di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (13/02/26).
Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan HUT ke-6 JMSI pada 8 Februari 2026 dan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026. Dalam forum tersebut, JMSI juga memfasilitasi sosialisasi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum atas penyalahgunaan profesi wartawan.
Seminar dibuka Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Barat Daya, Eltje Salomina, mewakili Gubernur Elisa Kambu. Pembukaan ditandai pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.
Eltje mengatakan pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, menurut dia, sinergi Polri dan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing.
“Pers dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas,” ujarnya.
Ketua JMSI Papua Barat Daya, Zakarias Abner Balubun, menyebut seminar ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara Dewan Pers, Polri, dan JMSI sebagai inisiator. Ia menjelaskan, kepengurusan daerah JMSI Papua Barat Daya dilantik pada Oktober 2025 dan meski belum genap setahun, pihaknya berupaya aktif berkontribusi melalui pemberitaan yang membangun.
Menurut Abner, JMSI merupakan salah satu dari 11 konstituen Dewan Pers yang berperan menjaga profesionalisme dan kualitas perusahaan pers di Indonesia. Di Papua Barat Daya, JMSI mendorong tertib administrasi dan legalitas perusahaan media.
“Media yang sehat, beretika, dan jujur perlu diperkuat, termasuk dari sisi ekonomi. Perusahaan pers membutuhkan dukungan agar tetap bertahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” kata Zakarias.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan deklarasi bersama jajaran Polda Papua Barat Daya sebagai komitmen mewujudkan harmonisasi antara Polri dan insan pers. JMSI berharap sinergi yang terbangun tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut dalam praktik kerja di lapangan.
Ketua panitia, Yohanes Sole, menambahkan bahwa harmonisasi dua institusi strategis tersebut penting untuk menjaga akurasi informasi sekaligus mencegah disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Melalui seminar ini, JMSI Papua Barat Daya menegaskan perannya dalam memperkuat ekosistem pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab di wilayah paling barat Tanah Papua.[RA]
