Papua Barat Daya Online News, SORONG-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Kepegawaian pada Kamis (17/9/2026).Kegiatan ini difokuskan untuk mendorong peningkatan pemahaman serta ketertiban administrasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di daerah.
Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikbud Kabupaten Sorong, Dwi Lestari, menegaskan bahwa sasaran utama dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan pandangan terkait disiplin, pengelolaan kinerja, serta tata kelola kepegawaian di lingkungan satuan pendidikan.
”Yang ingin kami capai adalah persamaan persepsi dan pandangan tentang pentingnya kepegawaian. Jadi, pegawai di sekolah harus memahami disiplin, pengelolaan kinerja, serta administrasi kepegawaiannya,” ujar Dwi Lestari.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 286 peserta yang terdiri atas pejabat Disdikbud, pengawas sekolah, serta kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK, baik negeri maupun swasta.
Untuk mempertajam materi, Disdikbud menghadirkan tiga kepala bidang dari BKDD Kabupaten Sorong sebagai pemateri. Sejumlah topik penting yang dibahas meliputi disiplin pegawai, pengelolaan kinerja, mekanisme mutasi, hingga pemutakhiran dan pengelolaan data kepegawaian.
Dwi menekankan bahwa kepala sekolah dan pengawas memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka diharapkan mampu meneruskan pemahaman aturan kepegawaian tersebut kepada para guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan masing-masing, sehingga berbagai persoalan administrasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam wawancara kepada awak media, Dwi menyoroti pentingnya penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk para guru. SKP dinilai krusial sebagai instrumen perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas guna memastikan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel.
Namun, di balik upaya penguatan administrasi berbasis digital ini, Dwi tidak memungkiri adanya tantangan nyata di lapangan, khususnya kendala jaringan internet di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi bukanlah hal baru, merujuk pada penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara nasional sejak 2012.
Sebagai solusi atas kendala geografis dan infrastruktur tersebut, Dwi mendorong adanya kolaborasi antarlembaga pendidikan.
”Kalau ada sekolah yang terkendala jaringan, mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan di sekolah lain yang lebih mudah mengakses internet. Yang penting, administrasi kepegawaian tetap bisa diselesaikan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Disdikbud Kabupaten Sorong optimis tata kelola kepegawaian di sektor pendidikan dapat semakin tertib, profesional, dan akuntabel ke depannya.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.