Papua Barat Daya Online News, SORONG-Rapat Koordinasi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Dana Otonomi Khusus di Kota Sorong resmi menegaskan komitmen bersama untuk memastikan anggaran otsus disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pertemuan strategis ini mengusung tema besar tentang harmonisasi kebijakan demi mengoptimalkan kesejahteraan Orang Asli Papua.Selasa (15/09/26)
Dalam paparannya, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki mandat konstitusional yang sangat krusial.
“Dana Otsus bukan sekadar aliran dana yang harus diserap, melainkan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan manfaatnya. Jika pada akhirnya masyarakat di kampung-kampung belum merasakan perubahan yang berarti, maka kita belum sepenuhnya menjalankan amanah tersebut,” ujar Dr. Sellvyana.
Guna memaksimalkan dampak anggaran di sektor ekonomi, Dinas Koperindag dan UKM memetakan strategi pengelolaan yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah mengarahkan upaya melalui revitalisasi koperasi berbasis masyarakat adat di tingkat kampung dan distrik agar dikelola langsung oleh warga lokal sebagai penguat ekonomi kolektif.
Selain itu, pemberdayaan UMKM milik Orang Asli Papua digenjot melalui pendataan komprehensif, pendampingan berkelanjutan, serta pembukaan akses permodalan dan pasar bagi usaha mikro, terutama yang digerakkan oleh perempuan dan pemuda.
Potensi lokal seperti sagu, noken, kopi, hasil laut, hingga kerajinan tangan turut diangkat menjadi produk bernilai ekonomi tinggi melalui pengembangan produk unggulan daerah yang memastikan rantai nilai memberikan keuntungan maksimal kepada masyarakat penghasil. Seluruh langkah ini didukung oleh akuntabilitas dan sinergi lintas sektor guna mencegah tumpang tindih program serta mempercepat penyerapan anggaran yang berkualitas dengan penandaan khusus agar dapat dipantau manfaatnya secara transparan.
Dr. Sellvyana juga menyoroti adanya pergeseran pola pendekatan yang tengah diupayakan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada pola lama.
“Selama ini banyak program berhenti di pembangunan fisik. Kita ingin mengubah arah: Dana Otsus harus lebih banyak menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan agar ada pendapatan yang masuk ke keluarga setiap bulan, bukan hanya bangunan yang berdiri tanpa penghidupan di dalamnya,” tegas Sellvyana sekaligus juga tokoh dan Intelektual muda.
Pendekatan ini dirancang agar selaras dengan karakteristik wilayah serta kearifan lokal masyarakat di Papua Barat Daya tanpa memotong budaya setempat. Menutup rangkaian rapat koordinasi tersebut, pemerintah menyerukan aksi nyata kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berjalan seiring tanpa adanya ego sektoral.
”Harmonisasi kebijakan berarti kita berjalan seiring Eksekutif, Legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua energi kita fokuskan pada satu tujuan menyejahterakan Orang Asli Papua. Dana Otsus harus menjadi jembatan kemajuan, bukan sekadar laporan pertanggungjawaban di atas kertas,” pungkas Dr. Sellvyana seraya mengajak semua pihak untuk memastikan tidak ada satu pun warga Papua Barat Daya yang tertinggal dari kemajuan yang dibangun bersama.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.