PapuaBaratDayaOnlineNews,SORONGelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergema di Papua Barat Daya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Sorong Raya kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap program prioritas nasional tersebut dan meminta pemerintah lebih memfokuskan anggaran pada pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Aksi yang berlangsung di Kota Sorong (4/05/26) diwarnai long march, orasi politik, hingga penyampaian tuntutan langsung kepada Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau.
Mahasiswa menilai program MBG tidak layak diterapkan secara menyeluruh di Tanah Papua karena kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Mereka menyebut banyak sekolah di wilayah pedalaman, pesisir, dan daerah terpencil sulit dijangkau sehingga implementasi program dinilai tidak akan berjalan maksimal.
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan di Papua bukan sekadar makanan gratis, melainkan minimnya akses pendidikan, keterbatasan fasilitas sekolah, kekurangan tenaga pengajar, hingga mahalnya biaya pendidikan tinggi.
Koordinator aksi menyampaikan, pemerintah seharusnya lebih fokus membangun kualitas sumber daya manusia Papua melalui pendidikan gratis dibanding menjalankan program yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan.
“Papua membutuhkan pendidikan gratis dan merata sampai perguruan tinggi. Banyak anak Papua putus sekolah karena biaya pendidikan, bukan karena tidak mendapat makan. Program MBG tidak akan menyelesaikan ketertinggalan pendidikan di Papua,” tegas Fahrizal orator aksi.
Mahasiswa juga mengklaim terdapat sejumlah potensi persoalan dalam penerapan MBG di Papua Barat Daya, mulai dari sulitnya distribusi bahan makanan ke wilayah terpencil, keterbatasan fasilitas dapur sekolah, hingga potensi ketimpangan penerimaan program antarwilayah.
Selain itu, mereka menilai anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG akan lebih berdampak apabila diarahkan untuk pembangunan sekolah, beasiswa, asrama mahasiswa, peningkatan kualitas guru, hingga pengadaan perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya.
“Kalau anggaran sebesar itu dialihkan untuk pendidikan gratis, dampaknya jauh lebih besar bagi masa depan anak-anak Papua dan pencapaian kecerdasan bangsa,” ujar massa aksi dalam tuntutannya.
“Cabut program MBG di Tanah Papua dan prioritaskan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Kami juga meminta pemerintah segera menghadirkan universitas negeri di Papua Barat Daya agar anak-anak Papua tidak terus keluar daerah untuk mencari pendidikan.”
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami aspirasi mahasiswa, terutama terkait kebutuhan perguruan tinggi negeri dan pendidikan gratis.
Namun, Nausrau menegaskan dirinya tidak pernah menjanjikan pembangunan kampus negeri saat masa politik berlangsung. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui kebijakan Gubernur disebut telah memiliki upaya dan rencana menghadirkan perguruan tinggi negeri di daerah tersebut jauh sebelum aksi mahasiswa terjadi.
“Terkait kampus negeri, itu memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Tetapi saya tidak pernah menjanjikan saat berada di panggung politik. Pemerintah provinsi sedang berupaya menghadirkan perguruan tinggi negeri melalui berbagai kebijakan,” jelas Nausrau.
Sementara mengenai tuntutan pendidikan gratis, ia mengatakan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan pengelolaan anggaran, khususnya dana otonomi khusus (Otsus) yang penggunaannya telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa secara bebas mengalihkan anggaran di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“Semua sedang diupayakan, tetapi kondisi anggaran saat ini sangat ketat. Dana Otsus memiliki aturan penggunaan yang jelas sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarang mengalihkan anggaran untuk kebutuhan lain di luar ketentuan,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur menilai program MBG sesungguhnya memiliki dampak positif apabila dijalankan dengan baik dan tepat sasaran di Papua Barat Daya.
Menurut Nausrau, program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, mulai dari pengelolaan dapur umum, distribusi bahan pangan, hingga keterlibatan pelaku UMKM dan petani lokal.
Ia juga menyebut MBG dapat menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat karena hasil kebun warga seperti sayur, umbi-umbian, ikan, dan hasil pertanian lokal dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
“Program MBG sebenarnya cukup baik karena dapat membuka lapangan kerja dan membantu pemanfaatan hasil kebun masyarakat. Tinggal bagaimana pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran” Pungkasnya.
Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian polres sorong kota, hingga berakhirnya aksi ini kegiatan berjalan aman dan kondusif. [AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.