Papua Barat Daya Online News, SORONG-Eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membakar wilayah Kabupaten Sorong telah mencapai titik nadir yang menuntut tindakan luar biasa, bukan sekadar rapat koordinasi seremonial.
Dengan terpantaunya 17 titik api di wilayah tersebut, pembentukan Satgas Anti Karhutla beserta posko khususnya menjadi harga mati yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Rapat koordinasi penanggulangan karhutla yang berlangsung di Aula Patriatama Polres Sorong,Selasa (08/09/26) harus segera berbuah nyata pada pembentukan satuan tugas yang solid dan berdaya gerak cepat di lapangan.
Urgensi pembentukan satgas ini ditekankan oleh Kapolres Sorong AKBP Jems Oktovianus Tegai, S.I.K., yang menyatakan bahwa “seluruh pihak harus mengambil tanggung jawab dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan”ucapnya.
serta menekankan “pentingnya sinergi antarlembaga agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif.” Pungkas JOT sapaan Familiar Kapolres Sorong
Kapolres Sorong juga secara khusus mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) serta posko khusus penanggulangan karhutla karena keberadaan satgas dan posko dinilai penting untuk mempercepat koordinasi, pemantauan titik api, hingga pengerahan personel saat terjadi kebakaran.
“Mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) serta posko khusus penanggulangan karhutla ini saya rasa cukup penting karena ini menjadi satu titik komitmen bersama membangun sinergitas satuan tugas masing-masing menjadi langkah menghadapi apabila keadaan situasional terjadi” Pungkas Kapolres Sorong
Gayung bersambut, komitmen dari unsur pemerintah daerah turut memperkuat urgensi eksekusi satgas ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nimrod Sesa menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mempersiapkan surat keputusan (SK) tim untuk memperkuat kerja satgas dan menambahkan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan kebutuhan posko, termasuk dukungan biaya agar tim dapat menjalankan tugas secara optimal.
” Sesegera mungkin ini saya sampaikan kepada Bupati Sorong agar SK ini bisa terbit agar ada landasan dasar untuk langkah-langkah selanjutnya ” Ucapnya.
Lebih jauh lagi, Nimrod menaruh harapan besar agar satgas yang dibentuk kelak memiliki fungsi multifungsi yang komprehensif, di mana satgas tersebut tidak hanya bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan melainkan juga dapat mengambil peran dalam menghadapi persoalan lain seperti banjir yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sorong.
Kehadiran unsur pimpinan DPRD, TNI, dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum tersebut menegaskan bahwa penanggulangan karhutla membutuhkan orkestrasi lintas sektoral yang dipimpin oleh satu komando yang jelas.
Dengan beroperasinya Satgas Anti Karhutla yang didukung oleh SK resmi dan posko yang memadai, penanganan karhutla di Kabupaten Sorong diharapkan mampu diredam secara cepat, terukur, dan menyelamatkan keselamatan masyarakat luas.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.