PapuaBaratDayaOnlineNews, MAGELANG-Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Mawardi Nur, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang pada 15-19 April 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 500 ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari upaya strategis negara dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah melalui pendekatan ketahanan nasional. Sejumlah laporan dan publikasi Lemhanas menekankan bahwa pemimpin daerah saat ini dituntut tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga memiliki wawasan geopolitik, ekonomi, sosial budaya, hingga keamanan nasional dalam pengambilan kebijakan.
Materi yang diberikan dalam kursus tersebut mencakup penguatan empat konsensus dasar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pemahaman tentang dinamika global yang berdampak langsung pada stabilitas daerah. Berdasarkan berbagai kajian Lemhanas, penguatan nilai-nilai kebangsaan dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berorientasi pada persatuan dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, peserta juga dibekali strategi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk transparansi anggaran, akuntabilitas publik, dan penguatan fungsi pengawasan. Data dari berbagai forum Lemhanas sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pimpinan daerah berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan APBD serta percepatan realisasi program pembangunan di daerah.
Keikutsertaan Kabupaten Sorong dalam forum ini dinilai penting, mengingat wilayah tersebut masih menghadapi tantangan pembangunan dan ketimpangan infrastruktur. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat keterlibatan daerah dalam agenda nasional, tetapi juga membuka ruang kolaborasi lintas wilayah.
Forum ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan antar pimpinan daerah. Pengalaman dari berbagai daerah yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik menjadi referensi berharga bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Sorong.
Dalam konteks legislatif, DPRD diharapkan mampu memainkan peran lebih progresif dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Penguatan kapasitas melalui pendidikan strategis seperti di Lemhanas dinilai dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang.
Partisipasi tokoh Papua Barat Daya, termasuk Mawardi Nur, diharapkan membawa perspektif baru dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan prioritas nasional menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Di tengah tantangan fiskal dan dinamika global, penguatan kepemimpinan daerah tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter pemimpin yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan mampu mengambil keputusan berbasis kepentingan jangka panjang bangsa. Pendidikan di Lemhanas menjadi salah satu instrumen penting untuk menanamkan nilai tersebut, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.
“Melalui kursus ini, kami mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan daerah harus selaras dengan kepentingan nasional. Ini menjadi bekal penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Mawardi Nur.
Ia menambahkan, penguatan wawasan kebangsaan menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan keutuhan negara. “Kami ingin membawa semangat ini ke daerah, agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan,” katanya.[AR]
