PapuaBaratDayaOnlineNews, JAKARTA- Direksi baru BPJS Kesehatan periode 2026–2031 langsung bergerak cepat merespons kebutuhan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui delapan program prioritas atau Quick Wins, manajemen menargetkan perbaikan layanan yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi dalam 100 hari kerja pertama.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan program tersebut dibagi dalam dua pilar utama, yakni empat program Customer Centric dan empat program Collaborative. Seluruhnya dirancang berdasarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan layanan kesehatan yang sigap dan solutif.Rabu (15/04/26)
“Peserta JKN membutuhkan respons cepat saat menghadapi kendala, baik dalam layanan administrasi maupun layanan kesehatan. Itu yang menjadi fokus utama kami,” ujar Prihati.
Pada pilar Customer Centric, BPJS Kesehatan menghadirkan empat program, yakni Respons Cepat Solutif, Iuran Kuat, Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda, serta Eliminasi Inefisiensi. Program Respons Cepat Solutif menjadi ujung tombak dalam menangani keluhan peserta, sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pedesaan.
Salah satu terobosannya adalah penguatan layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) yang kini beroperasi selama 24 jam. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan bahwa inovasi ini memungkinkan peserta mengakses layanan kapan saja tanpa batas waktu.
“Jika sebelumnya layanan hanya tersedia pada jam kerja, kini masyarakat bisa mengakses PANDAWA 24 jam penuh. Bahkan untuk layanan prioritas, kami menargetkan waktu respons kurang dari lima menit,” kata Akmal.
Layanan prioritas tersebut mencakup penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan, serta perbaikan data peserta seperti identitas dan nomor kontak. Standar layanan cepat ini diharapkan menjadi tolok ukur baru dalam pelayanan publik berbasis digital.
Dukungan terhadap transformasi ini juga datang dari pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai langkah BPJS Kesehatan sejalan dengan arah pembangunan menuju digital welfare state.
“Layanan publik harus bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Digitalisasi menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang cepat dan efisien,” ujar Meutya.
Selain itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Hal senada disampaikan Wakil Ketua BAZNAS, Zainul Tauhid Sa’adi, yang menyebut inovasi PANDAWA sebagai langkah progresif menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, program Iuran Kuat difokuskan pada optimalisasi penerimaan iuran melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk skema CSR dan pengembangan cicilan iuran fleksibel. Sementara Prolanis Muda menyasar penderita penyakit kronis usia di bawah 45 tahun, dan Eliminasi Inefisiensi diarahkan pada pencegahan fraud melalui pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam verifikasi klaim.
Adapun empat program Collaborative mencakup P-Care MBG, Siswa Sehat Sekolah Rakyat, Desa Sehat JKN, serta JKN 3T. Program-program ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI AL untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Melalui delapan program tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya memperkuat kualitas layanan JKN sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan.[RA]
