Papua Barat Daya Online News, SORONG-Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 Tahun meninggalkan rasa pahit bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sorong. Di saat pejabat daerah sibuk menggelar seremoni kemerdekaan dan memoles fasilitas pusat kota, realitas kelam justru melumpuhkan urat nadi kehidupan warga di kawasan pinggiran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong melayangkan kritik pedas terhadap arah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai salah kaprah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Anggota DPRD Kabupaten Sorong dari jalur pengangkatan Fraksi Otsus, Alberto Klasmian, bersama barisan intelektual muda Moi, menyuarakan kemarahan publik terkait ketimpangan pembangunan yang kian meruncing.
Menurutnya, klaim kemerdekaan menjadi retorika hampa jika jalur transportasi menuju distrik terisolir seperti Klaso, Hobard, Klasabot, hingga Beraur masih berupa kubangan lumpur yang memutus akses dasar masyarakat.Terlebih bila musim penghujan tiba.
”Yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah akses jalan. Mengingat di wilayah pinggiran ini hidup masyarakat bergantung pada hasil bumi, masyarakat sangat mendukung jika akses jalan terbuka,” tegas Alberto.
Ia menambahkan bahwa akses lalu lintas yang layak adalah kunci mutlak untuk menggerakkan roda ekonomi dan membebaskan warga dari jebakan kemiskinan.
Kritikan keras juga mengarah pada nasib wilayah suku Moi, khususnya di kawasan Moi Klabra dan sekitarnya. Selama bertahun-tahun, janji manis pemerataan infrastruktur hanya menjadi komoditas politik tanpa realisasi konkret.
Keterisolasian ini juga memicu melambungnya harga bahan pokok dan mempertaruhkan nyawa pasien darurat yang harus menembus medan ekstrem demi mendapatkan layanan kesehatan.
Kemerdekaan sejati bagi masyarakat Kabupaten Sorong bukan hadir lewat panggung hiburan atau perataan trotoar dan memoles daerah perkotaan semata, melainkan hadirnya alat berat yang membuka keterisolasian di wilayah pinggiran Moi-Klabra. [AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.