PapuaBaratDayaOnlineNews, SORONG -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Papua Barat Daya masa bakti 2026–2031 di Vega Hotel, Kamis (12/2/2026). Pengukuhan itu dirangkai dengan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), menandai konsolidasi serius partai di provinsi termuda di Tanah Papua.
Di tengah dinamika politik lokal yang terus bergerak, PKB memilih merapikan barisan lebih awal. Penguatan struktur, peningkatan kapasitas kader, dan penegasan arah perjuangan menjadi fokus utama agenda tersebut.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua DPP PKB Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB, H.A. Iman Sukri, M.Hum. Namun sebelum prosesi resmi itu, Ketua DPW PKB Papua Barat Daya, Abdullah Gazam, menyampaikan pidato politik yang menekankan dimensi moral dalam berpartai.
Gazam menyebut proses pembentukan kepengurusan kali ini sebagai salah satu yang paling ketat. Seluruh calon pengurus, kata dia, melewati tahapan panjang mulai dari uji kelayakan, tes psikologi, hingga karantina kader.
“Kami diuji berkali-kali. Bukan hanya administrasi, tetapi juga mental dan integritas. PKB ingin memastikan kadernya sehat secara pikiran dan kuat secara komitmen,” ujar Gazam.
Ia mengklaim Papua Barat Daya menjadi wilayah pertama yang menerapkan proses seleksi berlapis secara menyeluruh. Mekanisme itu, menurutnya, merupakan bagian dari transformasi internal partai menuju tata kelola yang lebih profesional.
“Ketua Umum Muhaimin Iskandar menginginkan kader yang berkualitas dan bermental kuat. Tidak cukup hanya banyak, tetapi juga harus layak. Kami ingin memastikan yang berdiri hari ini benar-benar orang-orang pilihan, yang siap bekerja dan berjuang,” katanya.
Di hadapan pengurus yang baru dikukuhkan, Gazam menggaungkan apa yang ia sebut sebagai “Janji Suci”. Ikrar itu, kata dia, bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan komitmen moral yang diucapkan atas nama Tuhan.
“Janji yang kita ucapkan bukan sekadar seremoni. Kita berjanji atas nama Tuhan. Artinya, satu kali dua puluh empat jam setelah dilantik, kita harus kembali ke masyarakat, melayani dengan kapasitas terbaik yang kita miliki,” tegasnya.
Gazam mengakui bahwa politik memang berkaitan dengan pemutus kebijakan. Namun ia menekankan bahwa hal tersebut bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperjuangkan kepentingan publik.
“Dalam sistem demokrasi, banyak keputusan strategis lahir melalui proses politik. Karena itu, akses politik adalah instrumen penting untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetapi semua itu sangat bergantung pada integritas orang yang menjalankannya. Jika dipegang oleh pribadi yang benar, politik akan menjadi alat pengabdian bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks Papua Barat Daya, ia meminta seluruh pengurus menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan privilese.
“Jadikan telinga kita setia mendengar keluhan rakyat. Jadikan kaki kita siap lelah demi mereka yang menaruh harapan. Kita tidak boleh jauh dari masyarakat,” kata Gazam.
Sementara itu, H.A. Iman Sukri dalam sambutannya memperluas narasi konsolidasi tersebut ke konteks nasional. Ia membuka pidatonya dengan refleksi situasi kebangsaan yang dinilainya sedang menghadapi tekanan multidimensi.
“Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam suasana kebangsaan yang penuh tantangan. Negara sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpastian ekonomi global, tekanan sosial, dan dinamika politik internasional berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Dalam situasi ini, rakyat menginginkan hidup yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat,” ujarnya.
Menurut Iman, dalam kondisi seperti itu, politik tidak boleh sekadar menjadi rutinitas lima tahunan.
“Politik tidak boleh hadir hanya sebagai kontestasi pemilu. Politik harus menjadi jalan pengabdian yang nyata. Politik harus menghadirkan solusi dan menjawab kegelisahan rakyat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perjuangan PKB tidak boleh berhenti pada momentum elektoral semata.
“Kita membutuhkan kader yang berpikir melampaui pemilu, yang mampu merancang langkah konkret dan berjangka panjang. Jika kelak saudara-saudara terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat, pastikan kehadiran saudara benar-benar dirasakan masyarakat. Jabatan adalah amanah, bukan kehormatan kosong,” katanya.
Iman juga mengingatkan agar struktur partai tidak terjebak dalam rutinitas administratif belaka.
“DPW bukan sekadar sekretariat. Organisasi ini harus hidup, memiliki program yang jelas, terukur, dan menyentuh kebutuhan riil rakyat. Struktur harus solid dan bergerak dalam satu komando perjuangan,” ujarnya.
Ia mengkritik budaya politik yang terlalu bertumpu pada pencitraan visual.
“Pengurus PKB jangan hanya dikenal lewat baliho atau spanduk. Mereka harus dikenal karena kehadirannya di tengah rakyat mendengar, berdialog, dan membantu. Kehadiran dalam politik memang penting, tetapi kehadiran di tengah masyarakat jauh lebih penting. Di situlah kepercayaan dibangun,” katanya.
Soal integritas, Iman berbicara lugas.
“Kepercayaan rakyat itu mahal, ibarat kaca. Sekali jatuh dan pecah, sulit untuk kembali utuh. Karena itu kader PKB harus menjadi teladan. Jaga sikap, jaga ucapan, dan jaga tindakan dalam setiap langkah perjuangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar PKB tidak hanya menjadi partai pengkritik tanpa tawaran solusi.
“Kita tidak boleh hanya pandai mengkritik. Kritik itu penting, tetapi solusi jauh lebih utama. Setiap persoalan bangsa harus dijawab dengan gagasan yang konstruktif dan kerja nyata. Ciptakan diskusi yang sehat, terbuka, dan inklusif. Perbedaan pandangan adalah kekuatan, bukan alasan untuk saling mengkotak-kotakkan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Iman mengajak seluruh kader menjaga soliditas internal dan mempersiapkan diri menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2029.
“Kita harus teguh dalam satu barisan perjuangan. Tidak ada sekat-sekat internal yang melemahkan. Yang ada adalah kebersamaan dan komitmen membesarkan partai serta mengabdi kepada bangsa. Mari kita tunjukkan kerja nyata, bukan sekadar retorika. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita siap menyongsong dan memenangkan Pemilu 2029 secara terhormat dan bermartabat,” ujarnya.
Usai pengukuhan, para kader mengikuti Orientasi Politik dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Materi yang diberikan mencakup sistem kepartaian, mekanisme legislasi, fungsi pengawasan, tata kelola organisasi, hingga etika komunikasi politik. Mereka juga dibekali manajemen konflik serta strategi membangun jejaring konstituen.
Muskerwil yang digelar bersamaan membahas program kerja lima tahun ke depan, termasuk penguatan basis akar rumput, konsolidasi struktur kabupaten/kota, dan rekrutmen kader muda.
Bagi PKB, Papua Barat Daya adalah wilayah dengan peluang politik yang masih terbuka lebar. Namun tantangannya juga nyata: literasi politik yang belum merata, persoalan kesejahteraan, hingga kebutuhan percepatan pembangunan.
Mesin politik harus disiapkan sejak dini, kader harus diperkuat, dan kepercayaan publik harus dirawat. Bagi PKB Papua Barat Daya, “Janji Suci” yang diikrarkan bukan akhir seremoni, melainkan awal kerja panjang menuju 2029.[RA]
