Papua Barat Daya Online News, JAKARTA-BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Program Menabung Demi Iuran JKN (NADI JKN) sebagai solusi membantu peserta, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan penghasilan tidak tetap, agar dapat menyisihkan dana iuran secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlangsungan status keaktifan kepesertaan JKN yang dinilai kerap terkendala masalah finansial saat tenggat pembayaran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa meski cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60% dari total penduduk Indonesia per 30 Juni 2026, tingkat keaktifan peserta baru berada di angka 80,25%. Keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran secara tepat waktu menjadi pemicu utama rendahnya angka keaktifan tersebut.
”Program NADI JKN adalah sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana. Harapannya, semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan,” ujar Pujo saat peluncuran program di Jakarta, Selasa (04/08/26).
Pelaksanaan program ini terbagi menjadi dua jalur utama. Pertama, skema digital-kolektif yang memfasilitasi peserta menabung secara berkala harian atau mingguan melalui platform digital mitra, salah satunya PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk lewat fitur daily deduct engine bagi pengemudi ojek online. Chief of Public Affair GoTo, Dyan Shinto Eko Nugroho, mengungkapkan tingginya mobilitas pekerja informal menjadi alasan utama dukungan ini.
”Saat ini, kami laporkan sebanyak 3.147 mitra Gojek di luar desil 1-5 telah bergabung dengan BPJS Kesehatan, sehingga mereka dan seluruh anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari risiko biaya kesehatan yang tidak terduga,” ungkap Dyan.
Kedua, skema konvensional-perorangan yang memungkinkan peserta menabung melalui mitra lokal seperti BUMDes dan koperasi. Saat ini uji coba dilakukan di lima Kantor Cabang, yakni Jakarta Selatan, Pangkalpinang, Boyolali, Banyuwangi, dan Parepare.
Inovasi tersebut turut mendapat dukungan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Wakil Menteri Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria, menyebut skema ini menjawab kebutuhan riil masyarakat pedesaan.
”Inovasi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Saya berharap baik BUMDes, koperasi desa maupun lembaga masyarakat lain di desa dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program NADI JKN,” tutur Riza Patria.
Dukungan senada disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus Duta Kehormatan BPJS Kesehatan, Raffi Ahmad. Ia mengimbau pekerja informal dan pelaku UMKM memanfaatkan mekanisme ini demi perlindungan jangka panjang.
“Kehadiran program NADI JKN ini merupakan bentuk keseriusan BPJS Kesehatan dalam menghadirkan berbagai terobosan pengelolaan Program JKN yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mempertahankan kepesertaan JKN secara aktif tanpa terbebani pembayaran sekaligus,” tegas Raffi. [**/hms/CR-14]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.