PapuaBaratDayaOnlineNews, SORONG-Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus bergerak, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Papua Barat Daya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Seruan ini bukan tanpa alasan.
Stabilitas dinilai menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial yang sehat di provinsi termuda di Indonesia itu.
Ketua PKC PMII Papua Barat Daya periode 2022–2026, Jufran, menegaskan bahwa rasa aman adalah fondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanpa keamanan, kata dia, aktivitas publik akan terganggu dan produktivitas masyarakat terancam menurun.
“Untuk memastikan aktivitas masyarakat berjalan dengan baik, tentu kita semua membutuhkan kenyamanan. Tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban menjadi syarat agar masyarakat bisa merasa aman beraktivitas di luar rumah maupun dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Jufran.Kamis (12/02/26)
Menurutnya, menjaga kamtibmas bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemuda dan mahasiswa, harus berdiri dalam satu barisan menjaga stabilitas daerah.
Namun di balik ajakan normatif itu, PMII juga menyoroti persoalan konkret yang belakangan memicu keresahan publik, yakni antrean panjang kendaraan bermotor di sejumlah SPBU di Sorong Raya. Antrean tersebut tak jarang memicu kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas, bahkan berpotensi memantik gesekan sosial di lapangan.
PMII menilai persoalan ini tidak semata soal distribusi, tetapi diduga ada praktik-praktik nonprosedural yang dimainkan oleh oknum tertentu. Dugaan penimbunan dan pengisian berulang BBM bersubsidi disebut menjadi salah satu penyebab utama panjangnya antrean.
“Antrean panjang yang mengakibatkan kemacetan dan gangguan lalu lintas ini patut menjadi atensi serius pemerintah. Kami menduga ada praktik-praktik oknum yang sengaja memainkan distribusi atau penimbunan BBM di Sorong Raya,” kata Jufran.
Jika dibiarkan, praktik semacam itu tidak hanya merugikan masyarakat kecil yang bergantung pada BBM subsidi, tetapi juga merusak rasa keadilan sosial. Subsidi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi kelompok rentan justru berpotensi diselewengkan oleh segelintir pihak.
Menjelang bulan Ramadan, kepastian distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi menjadi semakin krusial. Lonjakan kebutuhan masyarakat harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah dan aparat terkait agar tidak berdampak pada sektor lain, seperti transportasi, harga bahan pokok, hingga stabilitas sosial.
PMII mendorong pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan lembaga berwenang untuk memperketat pengawasan distribusi BBM. Penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan transparan.
Di sisi lain, PMII juga mengajak masyarakat untuk tidak apatis. Partisipasi publik dalam mengawasi praktik-praktik yang merugikan menjadi kunci membangun tata kelola yang bersih.
“Kami meminta masyarakat agar bersama-sama mengawasi. Jika menemukan praktik nonprosedural yang merugikan masyarakat, mohon segera melapor kepada pihak terkait, dalam hal ini Polri dan lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti,” tegas Jufran.
Seruan ini menjadi pengingat bahwa keamanan dan ketertiban bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari kerja bersama. Di Papua Barat Daya yang sedang bertumbuh, stabilitas sosial dan tata kelola yang bersih akan menjadi penentu apakah pembangunan berjalan di jalur yang benar atau justru tersandera oleh kepentingan sempit segelintir oknum.[RA]
