Papua Barat Daya Online News, SORONG-Sebanyak 14 titik vital yang meliputi kantor dinas, gerbang utama, hingga akses jalan (portal) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong dipalang total oleh massa aksi Suku Besar Moi sejak Senin (06/07/26).
Aksi pemalangan massal ini langsung melumpuhkan seluruh urusan birokrasi dan memaksa roda pemerintahan beralih ke sistem kerja dari rumah.
Pemalangan belasan lokasi strategis ini dipicu oleh gelombang protes terkait bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong definitif. Massa menuntut agar jabatan birokrat tertinggi di tanah kelahiran mereka tersebut wajib diprioritaskan bagi putra-putri terbaik asli Suku Moi, menyusul mencuatnya tiga nama kandidat non-Moi ke publik, yaitu:
1. Ady Bremantyo, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Sekda Kabupaten Sorong.
2. Chris Janes Tupamahu, S.Kom., M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sorong.
3.Nimbrod Sesa, S.IP., MM, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sorong.
Massa menilai langkah tegas ini terpaksa diambil demi memperjuangkan keadilan dan pemberdayaan masyarakat lokal di lingkungan Pemkab Sorong.
Berdasarkan data dan pantauan langsung di lapangan, berikut adalah rincian 14 titik vital yang dipasang palang dan diblokade oleh massa aksi sehingga tidak bisa diakses sama sekali:
1.Dinas Pendidikan
2.UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN)
3.Dinas Sosial
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
5.Dinas Pekerjaan Umum (PU)
6.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
8.Dinas Perikanan
9.Dinas Kesehatan
10.Dinas Ketahanan Pangan
11.Dinas Perhubungan
12.Portal samping Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13.Portal pintu masuk Kantor Bupati
14.Pintu pagar masuk Kantor DPRD
15.Portal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Akibat pemalangan di belasan titik strategis tersebut, operasional fisik pemerintahan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) praktis terhenti total karena pegawai sama sekali tidak bisa mengakses gedung kantor.
Mengatasi situasi yang tidak kondusif ini, sejumlah kepala dinas terpaksa mengambil kebijakan darurat dengan menginstruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Kebijakan WFH ini terpaksa diterapkan guna memastikan koordinasi internal pemerintahan tidak terputus sepenuhnya. Para pegawai di dinas-dinas yang terdampak seperti Dinas Pendidikan hingga Dinas Kesehatan diarahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif, pelaporan keuangan, serta agenda rapat internal secara daring (online) dari rumah masing-masing, sembari menunggu situasi kembali kondusif dan palang kantor dibuka.
Meski urusan administrasi internal diupayakan berjalan via WFH, dampak paling signifikan tetap dirasakan langsung oleh masyarakat luas pada sektor pelayanan dasar yang membutuhkan kehadiran fisik. Kantor-kantor seperti Dinas Dukcapil tidak dapat melayani warga secara optimal. Banyak masyarakat yang datang dari wilayah jauh untuk mengurus dokumen kependudukan maupun administrasi kesehatan penting, terpaksa harus pulang dengan tangan hampa dan perasaan kecewa.
”Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah bijak dan membuka ruang dialog agar aspirasi ini bisa didengar tanpa harus mengorbankan pelayanan kepada masyarakat luas,” ujar Marta, salah seorang warga yang ditemui di lokasi pemalangan, Rabu (08/07/2026).
Hingga berita ini ditunutkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong maupun aparat keamanan terkait upaya mediasi atau langkah hukum untuk membuka palang di kantor-kantor dinas serta akses jalan tersebut.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.