PapuaBaratDayaOnlineNews, SORONG-Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mengikuti keputusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PB IPSI ke-XVI tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Sabtu,(25/04/26), di Cafe White House, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.
Rapat yang dimulai pukul 16.30 WIT itu dipimpin langsung Ketua Umum IPSI Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, dan dihadiri sekitar 25 peserta, terdiri dari jajaran pengurus provinsi, perwakilan kabupaten/kota, serta unsur perguruan silat.
Dalam sambutannya, Adolof menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum konsolidasi organisasi pasca keikutsertaan IPSI Papua Barat Daya dalam Munas PB IPSI di Jakarta pada 9-11 April 2026. Ia menekankan pentingnya persatuan antarperguruan dalam membangun prestasi pencak silat sebagai bagian dari jati diri bangsa.
“Melalui wadah ini kita memperkuat visi bersama untuk mengisi kemerdekaan melalui jalur prestasi pencak silat,” ujar Adolof.
Ia juga memaparkan sejumlah agenda penting Munas, di antaranya pemilihan ketua umum PB IPSI periode 2026–2030, penyempurnaan AD/ART, hingga penyusunan arah kebijakan pembinaan atlet menuju target “Road to Olympic”.
Dalam Munas tersebut, Sugiono ditetapkan sebagai Ketua Umum PB IPSI periode 2026–2030. Selain itu, Munas juga memutuskan pengakuan resmi terhadap kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di bawah pimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufiq.
Adolof menyoroti polemik internal PSHT yang telah berlangsung sejak 2017 akibat dualisme kepemimpinan. Ia menyebut keputusan PB IPSI yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung dan SK Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah final untuk mengakhiri konflik tersebut.
“Negara kita adalah negara hukum. Maka keputusan yang telah ditetapkan harus dihormati dan dijalankan,” katanya.
Ia mengajak seluruh anggota PSHT, khususnya yang selama ini berada di kubu lain, untuk melebur demi kepentingan organisasi dan pembinaan atlet.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua I Bidang Organisasi IPSI Papua Barat Daya, Djoko Santoso, menekankan pentingnya soliditas internal organisasi. Ia mengingatkan agar perbedaan latar belakang perguruan tidak menjadi penghambat kinerja.
“Kita harus fokus pada prestasi dan menjaga kekompakan. Tidak boleh ada dominasi kelompok dalam organisasi,” ujarnya.
Namun, Djoko juga mempertanyakan langkah tegas yang akan diambil jika masih ada pihak yang tidak mengikuti keputusan PB IPSI terkait penyatuan PSHT.
Hal senada disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi, Welly Kurniawan Purba. Ia menilai konflik internal PSHT telah berdampak langsung pada penurunan prestasi atlet serta memicu polemik di ruang publik, termasuk media sosial.
“Jika tidak segera diselesaikan, pembinaan atlet akan terus terganggu,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan pembacaan Surat Keputusan (SK) legitimasi dari PB IPSI yang mengakui kepengurusan PSHT di bawah pimpinan Muhammad Taufiq.
Menanggapi berbagai masukan, Adolof kemudian menegaskan sikap resmi IPSI Papua Barat Daya. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya akan tegak lurus mengikuti keputusan PB IPSI.
IPSI Papua Barat Daya, kata dia, hanya mengakui satu kepengurusan PSHT, yakni di bawah pimpinan Muhammad Taufiq. Pengurus IPSI yang berasal dari kubu lain dan tidak bersedia melebur akan dicabut status keanggotaannya.
Selain itu, seluruh aktivitas yang melibatkan PSHT di luar kepengurusan yang diakui juga akan dihentikan, termasuk dalam bidang keatletan.
Menanggapi keputusan tersebut, perwakilan PSHT dari kubu lain, Sariman, menyatakan pihaknya masih menempuh upaya hukum. Namun ia mengaku menerima keputusan IPSI Papua Barat Daya dan meminta agar segera diterbitkan surat pemberhentian dari kepengurusan.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan program kerja sebelum ditutup pada pukul 21.00 WIT dalam keadaan aman dan lancar.[ML]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.