Papua Barat Daya Online News,SORONG-Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terus mematangkan kesiapan pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2026.
Langkah krusial ini ditandai dengan digelarnya Workshop Penguatan Kapasitas Pelaku Kegiatan PISEW T.A. 2026 sebagai tindak lanjut strategis pasca penuntasan Rapat Koordinasi Awal. Pembekalan komprehensif ini difokuskan secara khusus untuk meningkatkan kapasitas para tenaga pendamping lapangan serta pengurus Kelompok Masyarakat yang menjadi garda terdepan eksekusi pembangunan prasarana di wilayah perdesaan.
Penyelenggaraan workshop ini ditujukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur perdesaan berjalan tepat sasaran, memenuhi standar kualitas teknis, serta mematuhi tata kelola keuangan negara secara ketat. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Dr. Corneles Sagrim, S.T., M.M.T., menegaskan bahwa penguatan pemahaman regulasi menjadi fondasi utama sebelum program diluncurkan secara penuh di lapangan. Menurutnya, seluruh jajaran pelaksana harus memiliki persepsi yang sama terhadap aturan main yang berlaku.
”Workshop ini merupakan lanjutan dari Rakorwal kemarin. Ini workshop untuk para pendamping dan juga para Pokmas-nya. Intinya adalah untuk melakukan pembekalan terkait dengan aturan-aturan, Petunjuk Teknis, maupun Petunjuk Pelaksanaan yang akan digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan PISEW di lapangan,” ujar Dr. Corneles Sagrim.Rabu (22/07/26)
Materi pembekalan yang disajikan dirancang mencakup seluruh spektrum kerja, mulai dari kerangka kebijakan makro hingga detail teknis operasional.Para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai kebijakan umum program, penetapan sasaran wilayah prioritas, tata kelola administrasi, serta tolak ukur penetapan manfaat sosial-ekonomi bagi warga setempat.
Di samping itu, penekanan aspek teknis lapangan melingkupi prosedur survei lokasi, kriteria pemilihan jenis infrastruktur yang presisi, metode kalkulasi volume pekerjaan, penyusunan laporan administrasi yang akuntabel, hingga penataan dokumentasi kegiatan secara sistematis.
Untuk mengawal keterbukaan dan integritas pelaksanaan, Balai menyatukan sinergi lintas sektor dengan menghadirkan narasumber tepercaya. Pembekalan materi diisi langsung oleh gabungan pakar dari Tim Pelaksana PISEW Pusat, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tim Internal Balai PBPK Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pelibatan lembaga pengawas ini diproyeksikan mampu menutup celah penyimpangan anggaran sekaligus memperkuat transparansi tata kelola pembangunan prasarana di Tanah Papua.
Di akhir penyampaiannya, Dr. Corneles Sagrim memberikan instruksi tegas kepada seluruh tenaga pendamping dan pengurus Kelompok Masyarakat agar menjaga integritas, profesionalisme, serta kedisiplinan dalam mengawal program di tingkat basis.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program PISEW tidak hanya diukur dari selesainya fisik bangunan, melainkan dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat perdesaan.
”Sebenarnya yang kita tekankan adalah melaksanakan kegiatan ini dan pendampingan dengan baik. Kemudian pelaksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan Juknis yang ada, sehingga nanti hasilnya juga baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dilaksanakan,” tegas Corneles.
Melalui pembekalan intensif dan terukur ini, program PISEW T.A. 2026 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan mampu beroperasi secara optimal. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah perdesaan yang terbangun nantinya diyakini akan mempercepat perputaran roda ekonomi lokal, membuka isolasi wilayah, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.