PapuaBaratDayaOnlineNews,SORONG-Tak ada karpet merah bagi Sukriyadi. Ia datang dengan mandat, bukan kemewahan elektoral. Penunjukannya sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Papua Barat Daya periode 2024–2029 justru menandai dimulainya pekerjaan sunyi membangun pengaruh dari wilayah yang selama ini tak memberi kursi, bahkan sekadar jejak.
Musyawarah Wilayah (Muswil) perdana pada 11 Mei 2025 hanya membuka pintu. Keputusan final datang lewat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diserahkan dalam forum Rakernas di Jakarta. Nama Sukriyadi muncul, mengakhiri spekulasi panjang sekaligus menutup masa transisi dari Syafruddin Sabonama yang kini bergeser menjadi Ketua Harian.
Dalam jumpa pers di Sorong,Minggu (05/04/26)Sukriyadi menjelaskan proses penetapan struktur kepengurusan. “Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang telah hadir dalam jumpa pers ini. Saya ingin menjelaskan terkait SK DPW PAN Papua Barat Daya periode 2024–2029, di mana pada tanggal 11 Mei 2025 kita telah mengadakan Musyawarah Wilayah pertama Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Ia membeberkan, formatur yang ditunjuk terdiri dari dirinya, Dolfis Sagrim, dan Hamida Tunru. “Dalam formatur tersebut kami menyepakati bahwa Ketua DPW PAN Papua Barat Daya adalah Sukriyadi, Sekretaris Dolfis Sagrim, dan Bendahara Ibu Hamida Tunru,” kata dia.
Menurut Sukriyadi, pengesahan struktur itu dilakukan bersamaan dengan agenda nasional partai. “SK yang kami terima ini diserahkan dalam rangka Rakernas DPP PAN di Jakarta, sekaligus penyerahan SK DPW PAN Papua Barat Daya periode 2024–2029,” ujarnya.
Namun politik tidak bekerja dalam ruang kosong. Di pundaknya, terselip pesan langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pecahkan “titik nol”.
Istilah itu bukan metafora. Di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw, PAN praktis tak punya representasi politik. Nol kursi, nol pengaruh, nol posisi tawar. Dalam peta politik lokal, itu berarti absen dari meja perundingan kekuasaan.
“Ini bukan sekadar target, tapi perintah strategis. Kami harus petakan persoalan di daerah yang selama ini kosong,” kata Sukriyadi, Minggu (05/04/26).
Di titik ini, ujian sesungguhnya dimulai. Membangun partai di Papua Barat Daya bukan sekadar urusan logistik politik, tetapi soal membaca lanskap sosial yang berlapis dari fragmentasi wilayah, basis adat, hingga loyalitas politik yang tak selalu sejalan dengan garis partai.
Sukriyadi tak menjanjikan lompatan instan. Ia memasang target minimal tiga kursi DPR Papua Barat Daya angka yang terdengar moderat, tapi cukup ambisius bagi partai yang masih mencari pijakan.
Basis suara akan difokuskan di wilayah yang relatif “hidup”: Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dua kawasan ini diproyeksikan menjadi mesin elektoral utama. Namun strategi itu menyimpan risiko klasik ketergantungan pada kantong urban, sementara daerah pinggiran tetap menjadi lubang suara.
Di level nasional, harapan besar mulai dirajut. Sukriyadi mengisyaratkan komunikasi dengan sejumlah figur lokal untuk didorong ke Senayan. Identitasnya masih dirahasiakan, tetapi arah politiknya terang PAN Papua Barat Daya ingin naik kelas, dari sekadar pelengkap menjadi pemain.
Di tengah kalkulasi elektoral itu, PAN memilih tidak berseberangan dengan kekuasaan daerah. Sukriyadi secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu periode 2025–2030. Ia menilai arah pembangunan pemerintah provinsi sejalan dengan visi dan misi partai.
Sikap ini bukan tanpa konsekuensi. Dalam politik daerah, dukungan terhadap kepala daerah kerap menjadi sinyal awal arah koalisi jangka panjang termasuk peluang berbagi peran dalam kekuasaan.
Namun untuk Pilkada, Sukriyadi memilih berhitung dingin. Ia tak tergesa mendorong kader maju. Baginya, kursi legislatif adalah mata uang utama. Tanpa itu, pencalonan hanya menjadi simbol tanpa daya tawar.
“Kalau kursi kuat, kita bisa bicara banyak. Kalau tidak, kita hanya ikut arus,” ujarnya.
Langkah konsolidasi akan diuji dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) mendatang yang rencananya dihadiri Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Forum ini akan menjadi ajang pemanasan mesin partai sekaligus mengukur apakah struktur yang dibangun benar-benar solid atau sekadar formalitas administratif.
Di atas kertas, organisasi telah lengkap. Namun politik Papua Barat Daya kerap ditentukan oleh variabel di luar struktur figur, kedekatan sosial, dan kemampuan membaca momentum.[RA]
