Papua Barat Daya Online News, JAKARTA-Pasca Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Ruteng yang diwarnai kemunculan dua kubu saling klaim sebagai mandataris, Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI Periode 2024-2026 Susana Florika Marianti Kandaimu,mengambil sikap tegas untuk berdiri di tengah. Ia memilih untuk tidak memihak guna mencegah polarisasi yang lebih tajam di antara kader.
”Saya memilih untuk tidak mengambil posisi pada salah satu pihak yang saat the ini berhadapan,” ujar Ketua Presidium PP PMKRI 2024-2026 dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa,(08/09/26)
Sebagai bentuk konsistensi menjaga jarak dari pusaran konflik, ia menyatakan tidak akan menghadiri proses pelantikan dari kedua pihak yang berseteru. Langkah tersebut baru akan ditinjau kembali jika telah terbuka ruang penyelesaian untuk membicarakan persoalan secara bersama-sama.
Menurutnya, dinamika dan perbedaan pandangan dalam tubuh organisasi adalah hal yang lumrah terjadi. Namun, ketika perbedaan itu mulai mengancam keutuhan perhimpunan, dialog terbuka yang melibatkan berbagai unsur mutlak diperlukan.
Ia pun mendorong para senior, alumni PMKRI, serta pihak Gereja Katolik untuk turun tangan memfasilitasi forum bersama. Forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi yang proporsional untuk mengklarifikasi masalah sekaligus merumuskan jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa mandat kepemimpinan yang diembannya tidak akan diberikan, dialihkan, maupun diserahkan kepada pihak manapun. “Sikap ini merupakan bagian dari konsistensi saya dalam mengambil posisi independen di tengah dinamika yang sedang berlangsung,” tuturnya.
Ia juga menegaskan pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menghakimi kubu mana pun yang benar atau salah, melainkan mendorong penyelesaian lewat mekanisme organisasi yang dialogis.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium PP PMKRI turut menyampaikan pesan khusus kepada Pemerintah Pusat. Ia menyarankan agar pemerintah bersikap menahan diri dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Pemerintah diharapkan tidak tergesa-gesa menentukan keberpihakan atau memberikan pengakuan resmi kepada salah satu pihak sebelum ada islah atau penyelesaian internal di tubuh PMKRI.
Langkah ini dinilai penting agar hubungan kelembagaan antara PMKRI dan pemerintah tetap terjaga baik tanpa memperkeruh suasana internal organisasi.
Kepada seluruh kader di berbagai wilayah, ia berpesan agar tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan merawat komunikasi.
Ia mengingatkan bahwa PMKRI adalah rumah bersama yang harus dikuatkan, bukan dilemahkan oleh perpecahan.
”Kita boleh berbeda dalam pandangan, tetapi jangan sampai kehilangan persaudaraan,” ujarnya. [AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.