Papua Barat Daya Online News, SORONG-Ketua Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih Provinsi Papua Barat Daya, Menses Sabono, memberikan klarifikasi dan dukungan penuh terkait dinamika pembangunan fisik Gedung Gerai Koperasi Desa Merah Putih Mariai yang kini telah mencapai progres 95 persen. Pernyataan tersebut disampaikan langsung dari lokasi pembangunan bersama dengan jajaran pengurus Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Sorong.Minggu (19/07/26)
Menanggapi hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Komandan Kodim (Dandim) 1802 Letkol Inf Nehemia Urim Perdana, S.I.P mengenai adanya perubahan spesifikasi ukuran bangunan, Moses Sabono menegaskan bahwa langkah penyesuaian yang diambil oleh pihak TNI di lapangan sudah sangat tepat. Berdasarkan data teknis awal, bangunan tersebut seharusnya memiliki spesifikasi lebar 30 meter dan panjang 20 meter ke belakang. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan perubahan dimensi menjadi lebar 20 meter dan panjang 30 meter.
Penyesuaian terhadap Kondisi Lahan
Menurut Moses, perubahan dimensi bangunan tersebut murni disebabkan oleh faktor keterbatasan lahan yang tersedia di lapangan. Ukuran tanah yang ada di lokasi pembangunan secara riil adalah 20 x 30 meter.
Pihaknya menilai, jika tim lapangan bersikeras memaksakan spesifikasi awal tanpa mempertimbangkan kondisi geografis tanah, maka fasilitas publik yang sangat dinantikan oleh warga ini justru tidak akan pernah terwujud.
”Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kodim 1802 Letkol Inf Nehemia Urim Perdana, S.I.P selalu Dandim karena sudah membangun gedung ini dengan menyesuaikan kondisi tanah yang ada. Andai kata tidak disesuaikan, berarti dengan sendirinya gedung ini tidak bisa dibangun. Sementara itu, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran gedung koperasi ini,” ujar Moses Sabono saat meninjau lokasi.

Lebih lanjut, Asosiasi juga berharap agar pihak Agrinas selaku mitra strategis dapat memahami dinamika lapangan di wilayah Papua yang seringkali memiliki karakteristik tanah dan regulasi adat yang berbeda-beda. Bagi masyarakat, pemenuhan fungsi gedung sebagai pusat ekonomi desa jauh lebih krusial dibandingkan perdebatan administratif mengenai orientasi panjang dan lebar bangunan.Hingga saat ini, dilaporkan terdapat 17 titik gerai koperasi yang sedang berjalan dalam fase konstruksi serupa.
Selain memberikan klarifikasi ukuran lahan, Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih juga mendesak agar rencana pembangunan tahap kedua untuk titik-titik koperasi lainnya segera dilanjutkan oleh pihak pelaksana. Kepastian jadwal pembangunan ini dinilai penting untuk meredam potensi kecemburuan sosial antar-pengurus kampung di wilayah Kabupaten Sorong.
Beberapa pengurus koperasi di kampung lain yang belum mendapatkan giliran pembangunan fisik mulai mempertanyakan komitmen keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, percepatan ke tahap berikutnya dipandang sebagai solusi terbaik untuk menjaga soliditas serta kepercayaan masyarakat terhadap program penguatan ekonomi berbasis desa ini.
Catatan penting yang menjadi sorotan utama dalam penyataan sikap asosiasi adalah mengenai keterlibatan masyarakat asli kampung dalam proses pembangunan. Moses mengingatkan agar Agrinas maupun Kodim tidak menjadikan warga setempat hanya sebagai penonton di tanah mereka sendiri dengan mendatangkan seluruh tenaga kerja dari luar daerah.
Pihak asosiasi menyatakan kesiapannya untuk mengoordinasikan kebutuhan tenaga kerja lokal di setiap desa. Untuk pekerjaan sipil umum seperti pemasangan batu fondasi, penyusunan dinding bata, hingga proses plesteran, sumber daya manusia di tingkat kampung dipastikan sangat siap dan mampu. Namun, untuk aspek yang membutuhkan keahlian khusus seperti teknik pembesian dan struktural berat, warga memaklumi jika harus ditangani oleh tenaga ahli eksternal.
Hal senada juga diharapkan berlaku pada rantai pasok material bahan bangunan. Masyarakat desa memiliki kemampuan logistik untuk menyuplai kebutuhan material lokal seperti pasir dan batu kali. Jika skema kemitraan lokal ini berjalan, perputaran dana proyek akan langsung merembes ke tingkat rumah tangga di desa dan menghidupkan ekonomi riil masyarakat.
Menutup keterangannya, Moses Sabono menyampaikan pesan dan imbauan khusus yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mengingat program Koperasi Desa Merah Putih ini dibiayai melalui mekanisme pemotongan alokasi dana kampung, masyarakat menuntut adanya asas kemanfaatan yang nyata dan instan dalam tahun anggaran berjalan ini.
Asosiasi meminta komitmen pemerintah pusat agar seluruh titik gerai koperasi yang telah direncanakan dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum akhir tahun. Keterlambatan pembangunan dinilai akan merugikan masyarakat karena dana desa mereka telah didebit untuk program ini, sehingga penyelesaian fisik gedung secara cepat adalah hak mutlak yang harus diterima oleh warga kampung di Papua Barat Daya.
Secara menyeluruh, Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih menyatakan komitmennya untuk tetap mengawal dan mendukung penuh sinergi kerja Kodim 1802 dan Agrinas, demi terwujudnya. kedaulatan ekonomi masyarakat di tanah Papua. [AR]













Komentar
Silakan login untuk berkomentar.