Papua Barat Daya Online News, SORONG-Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya tengah gencar melaksanakan sosialisasi terkait Program Strategis Nasional (PSN) percetakan sawah rakyat. Langkah ini diambil secara persuasif guna meluruskan kekhawatiran dan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai tujuan utama dari program nasional tersebut di wilayah Papua Barat Daya.
Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya, Agustina Homer, yang akrab disapa Ibu Ana, menegaskan bahwa PSN percetakan sawah rakyat ini murni dihadirkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat lokal, bukan untuk merugikan mereka. Melalui program ini, pemerintah hadir sepenuhnya untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan petani dari hulu ke hilir.
”Kami tujuan dari PSN percetakan sawah rakyat ini, ini murni untuk masyarakat. Kami pemerintah yang membuka lahan, menyiapkan lahan, menyiapkan alat, benih, pupuk, sampai tanam, hasilnya kembali ke masyarakat,” ujar Agustina saat memberikan penjelasan mengenai komitmen pemerintah daerah.
Agustina juga mengklarifikasi isu miring yang berkembang di tengah masyarakat mengenai pemanfaatan lahan hutan. Ia memastikan bahwa program ini sama sekali tidak akan merusak lingkungan atau menggunduli hutan lindung secara serampangan. Pemerintah daerah telah memetakan dengan saksama batasan zonasi lahan dan hanya akan memanfaatkan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya.
”Lahan-lahan yang kami ambil ini, itu lahan masyarakat. Dan bukan hutan yang kami harus gundulkan, tidak. Kita tahu batasannya, mana hutan lindung, mana hutan produksi, mana hutan yang harus hutan rakyat, itu kami tahu di situ. Di situ kan sudah ada, jadi daerah-daerah atau hutan-hutan yang produktif saja yang kami gunakan,” tuturnya meluruskan kekhawatiran warga.
Lebih lanjut, Agustina menjabarkan bahwa pemerintah sangat menghormati hak masyarakat adat atas tanah mereka. Program ini tidak akan berjalan tanpa adanya persetujuan dan kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Dinas Pertanian mengedepankan metode dialog tatap muka dan pendekatan internal secara perlahan ke kelompok-kelompok tani untuk memberikan edukasi.
”Itu pun kalau masyarakat, kita sosialisasi ke masyarakat. Kalau masyarakat siap, kami buka. Kalau tidak, kami tidak buka juga. Kita kan kembali ke masyarakat juga. Kami pada prinsipnya dari pemerintah, kami melalui Dinas Pertanian untuk kami melakukan sosialisasi, contoh kami di Sorong Selatan kemarin. Kami melakukan pertemuan secara internal, masuk ke masing-masing kelompok, kami jelaskan tujuan dari pelaksanaan ini dan hasil dari ini kembali ke masyarakat,” jelasnya panjang lebar.
Dari sisi nilai ekonomi, Agustina menjabarkan analisis perbandingan antara komoditas padi dan pangan lokal. Berdasarkan perhitungan pertanian, tanaman padi dinilai jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan ketahanan pangan jangka panjang bagi keluarga petani karena masa simpannya yang sangat lama dibandingkan dengan umbi-umbian atau pisang.
”Kalau menghitung dari sisi pertanian, hitung-hitung keuntungannya, kita memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa kita bertanam padi ini memiliki nilai komersialnya tinggi. Karena kemudian, dia punya penyimpanan dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena kenyataan yang terjadi sekarang ini, kita orang Papua pada masyarakat pada umumnya bukan orang Papua saja, orang Jawa juga yang ada masyarakat kita di kelas menengah kita kadang jual kita punya hasil kebun seperti keladi,kasbi dan sebagainya kita beli beras. Itu kondisi yang terjadi, itu fakta yang terjadi, kita tidak bisa memungkiri hal itu,” ungkap Agustina.
Ia membandingkan bahwa padi hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk dipanen, namun beras yang dihasilkan mampu bertahan hingga dua sampai empat tahun jika disimpan dengan benar. Sebaliknya, pangan lokal seperti umbi-umbian atau pisang membutuhkan waktu tanam yang relatif lama, tetapi daya tahannya setelah panen sangat terbatas.
”Kalau kita menghitung nilai ekonomisnya, misalnya kita produksi menanam padi dengan menanam ubi jalar atau pisang. Padi kan cuma tiga bulan kita panen, kemudian dia bertahan lama bisa sampai dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Sedangkan kalau kita pangan lokal, kalau kita penanganan dengan baik, paling bertahan dua bulan, tiga bulan saja. Kemudian waktu panennya lama, kemudian kalau mau dilihat dari sisi ekonomisnya, lebih menguntungkan kita bertanam pertanian padi, komoditas padi,” tambahnya.
Meski demikian, Agustina mengingatkan bahwa keberhasilan program ini menuntut kecerdasan dan perubahan pola pikir dari para petani lokal sendiri.
Petani diharapkan tidak hanya menanam untuk sekadar memenuhi konsumsi harian, tetapi juga mulai berorientasi pada nilai bisnis dan komersial yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
”Petani lokal kita harus pintar-pintar, kita harus menanam sesuatu yang memberikan keuntungan kepada kita. Bukan saja kita untuk makan pribadi. Okelah makan pribadi, tapi kan harus ada disisihkan untuk kebutuhan kita. Jadi petani kita, kita punya petani Papua ini betul-betul SDM-nya kita harus bina,” tegasnya.
Mengubah pola bertani tradisional menjadi modern diakui Agustina bukanlah perkara mudah dan instan layaknya membangun infrastruktur fisik. Sektor pertanian melibatkan manusia sebagai pelaku utama, sehingga dibutuhkan proses pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan dari para penyuluh di lapangan.
”Pertanian ini kan kita bukan bangun bangunan yang tinggal datang, atur, ini jadi. Manusia, jadi perlu perlakuan. Ini kan kita butuh proses pendampingan, proses untuk melatih dari waktu ke waktu sehingga mengubah pola perilakunya itu. Kemudian tidak serta-merta kita harus berani. Kalau menurut saya, kita harus berani,” ujarnya memotivasi.
Di akhir penjelasannya, Agustina menjabarkan bahwa PSN ini merupakan salah satu tanggung jawab besar yang harus dihadapi bersama demi masa depan kedaulatan pangan Papua Barat Daya. Ketergantungan daerah terhadap beras dari luar pulau yang masuk dalam jumlah besar melalui Pelabuhan Sorong harus segera diatasi dengan cara memproduksi beras sendiri di tanah Papua.
”PSN ini memang salah satu hal yang besar, memang kita banyak tantangan tapi kita harus maju. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan ke masyarakat bahwa kenapa kita harus bertanam padi. Kita punya kebutuhan beras saja yang masuk di Pelabuhan Sorong tidak kecil, sangat besar sekali. Itu menjadi masalah bagi kami pemerintah untuk bagaimana menyiapkan produksi beras, yang kalau bisa kita di daerah sini ada, kenapa tidak? Itu yang mungkin dari saya,” pungkasnya.[AR]
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.