Papua Barat Daya Online News SORONG-Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan figur kepemimpinan strategis yang mampu menggerakkan roda pemerintahan secara optimal. Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, Dr. Sellyyana Sangkek, SE., M.Si., menegaskan bahwa peran Sekretaris Daerah (Sekda) saat ini harus bertransformasi menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dr. Sellyyana Sangkek menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah di Papua Barat Daya tidak boleh hanya bertindak sebagai administrator teknis belaka. Menurutnya, sosok Sekda merupakan Chief Operating Officer (COO) bagi Gubernur yang harus mampu memadukan kompetensi manajerial dengan kompetensi sosial kultural yang berakar pada kearifan lokal.
Dalam memaparkan visi kepemimpinannya, Sellyyana menekankan pentingnya pilar utama kompetensi manajerial yang kokoh. Ia menyoroti keberanian dalam mengambil keputusan serta ketegasan dalam menjaga integritas keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus berani menolak intervensi politik dan segala bentuk penyelewengan anggaran demi mengamankan keuangan negara.
Selain integritas, ia menggarisbawahi pentingnya pola komunikasi yang inklusif dan efektif melalui kolaborasi dan komunikasi tiga arah. Pihaknya bertekad untuk membangun kemitraan antarlembaga serta menyederhanakan bahasa regulasi agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam hal pencapaian target, Sellyyana memasang standar tinggi bagi efisiensi anggaran. Pihaknya menargetkan orientasi hasil dengan penyerapan APBD di atas 90 persen. Ia menambahkan bahwa menargetkan realisasi anggaran yang berkualitas sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi UMKM bagi Orang Asli Papua (OAP) adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
”Menargetkan realisasi anggaran berkualitas serta mendorong pemberdayaan ekonomi UMKM OAP dengan orientasi hasil APBD di atas 90 persen,” jelasnya.Senin (12/10/26)
Tidak hanya fokus pada manajemen internal pemerintahan, Sellyyana juga menyoroti pentingnya kompetensi sosial kultural dan kepemimpinan dalam menyelesaikan berbagai dinamika di wilayah Papua Barat Daya. Ia menyatakan bahwa setiap persoalan daerah, khususnya konflik pertanahan atau batas wilayah, harus mengedepankan penyelesaian konflik melalui musyawarah adat. Perselisihan lahan harus diselesaikan melalui diskusi di Honai adat berbasis solusi yang saling menguntungkan.
Ia juga menekankan pentingnya kepedulian sosial terhadap masyarakat pedalaman yang seringkali terbatas oleh akses infrastruktur digital. Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan empati dan pelayanan inklusif. Ia menegaskan bahwa masyarakat pedalaman yang belum memiliki akses teknologi tetap harus terdata dan menerima bantuan secara manual tanpa ada yang terlewat.
Sebagai penutup, Dr. Sellyyana Sangkek merangkum tiga peran strategis Sekda Papua Barat Daya, yakni sebagai perekat, penerjemah, dan penggerak. Sebagai perekat, Sekda bertugas merekat keberagaman seluruh elemen masyarakat di tanah Papua Barat Daya. Sebagai penerjemah, Sekda bertugas menerjemahkan visi-misi pimpinan daerah menjadi program aksi nyata.
Sementara sebagai penggerak, Sekda berfokus menggerakkan roda ekonomi rakyat, khususnya mendorong kemandirian ekonomi Orang Asli Papua. Dengan memadukan ketegasan manajerial dan kehangatan pendekatan adat, ia optimistis kepemimpinan Sekda akan menjadi pendorong utama kemajuan Papua Barat Daya. [CR-14]
Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel papuabaratdayaonlinenews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.