Papua Barat Daya Online News, SORONG-Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Sosial terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari digelarnya acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Persiapan dan Penguatan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sorong”.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bapperida Kabupaten Sorong pada Kamis (24/09/2026) ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka menyukseskan implementasi Program Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat anak-anak hingga SMA.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan dinas pendidikan, tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sudut pandang yang komprehensif untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Dr. Amatus Turot, S.Hut., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama untuk mewujudkan Program Sekolah Rakyat. “Program ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan masa depan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita di Kabupaten Sorong,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Dr. Amatus Turot menuturkan rencana kerja, strategi pelaksanaan, serta sejumlah tantangan teknis yang tengah diselesaikan di lapangan. Amatus menjelaskan bahwa saat ini terdapat beberapa aspek krusial yang menjadi perhatian utama, di antaranya pemenuhan persyaratan lahan seluas 6,75 hektar di Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, yang mencakup 9 sertifikat yang sementara beratasnamakan masyarakat untuk kemudian dihibahkan melalui yayasan ke pemda atau kemensos.
Mengingat luas lahan tersebut di bawah 7 hektar, recananya fasilitas sekolah akan dibangun setinggi 3 lantai, sehingga penyesuaian regulasi tata ruang yang sebelumnya hanya mengatur batas ketinggian 8 meter sedang dimatangkan melalui dasar rekomendasi FGD ini.
Selain itu, proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memerlukan waktu yang panjang, sehingga pemerintah menyiasatinya dengan menerbitkan izin sementara sambil menunggu proses pengurusan dokumen selesai secara bertahap.
Tahapan peninjauan lokasi juga telah sukses dilakukan bersama UPT Balai Kemensos, satker, dan Dinas Sosial, di mana pihak yayasan telah siap menghibahkan lahan. Pemerintah optimis seluruh dokumen dapat dilengkapi dalam waktu sebulan ke depan sehingga pembangunan dapat segera dikebut tahun depan berkat komitmen penuh dari Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru.
Lebih lanjut, fasilitas yang nantinya akan dibangun di kompleks sekolah ini dirancang sangat lengkap, meliputi gedung sekolah, asrama siswa, fasilitas olahraga, sarana ibadah berupa gereja dan masjid, serta ketersediaan air bersih dan listrik yang memadai untuk menampung estimasi daya tampung sekitar seribuan pelajar.
FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan rencana aksi yang jelas untuk mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, program ini diyakini dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sorong.[AR]
Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel papuabaratdayaonlinenews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.